"Belanja modal kita baru terealisasi sebesar Rp20,115 miliar dari total anggaran Rp247,488 miliar atau hanya 8,13 persen. Ini terjadi karena sebagian besar kegiatan yang dibiayai melalui TKD (Transfer ke Daerah) masih dalam proses pelaksanaan sesuai kontrak. Sementara yang bersumber dari PAD banyak yang ditunda,”ungkap Bupati Dian, Rabu (9/7).
Realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp859,150 miliar dari anggaran Rp2,219 triliun atau 38,70 persen. Rinciannya meliputi belanja pegawai Rp602,011 miliar (44,38%), belanja barang dan jasa Rp244,199 miliar (31,30%), belanja hibah Rp9,318 miliar (12,29%), serta belanja bantuan sosial Rp3,621 miliar (49,17%).
Sementara untuk belanja modal, hampir seluruh komponen masih jauh dari target. Yakni peralatan dan mesin 5,88%, gedung dan bangunan 14,20%, jalan dan irigasi 9,71%, aset tetap lainnya 2,96%, dan aset lainnya 81,50%.
"Capaian yang minim ini menjadi catatan penting bagi kami. Kami berharap semester kedua 2025 nanti, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan belanja modal dapat berjalan sesuai jadwal dan target,”terangnya.
Bupati Dian juga menyebutkan realisasi belanja tidak terduga, yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan pengembalian dana bantuan keuangan provinsi.
Dari total anggaran Rp12 miliar, telah terealisasi Rp4,958 miliar atau 41,32 persen.
Adapun belanja transfer kepada pemerintah desa dan instansi lain juga masih rendah, yakni baru mencapai Rp66,926 miliar dari anggaran Rp492,659 miliar atau 13,58 persen.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Kuningan mencatat penerimaan pembiayaan daerah melebihi target, yakni Rp45,269 miliar atau 189,05 persen. Penerimaan ini terdiri dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya sebesar Rp20,269 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar yang sudah terealisasi sepenuhnya.
Namun, pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pokok pinjaman belum ada realisasi pada semester pertama.
Dari evaluasi semester pertama ini, pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah untuk enam bulan ke depan sebesar Rp1,864 triliun dan belanja daerah sekitar Rp2,020 triliun. Belanja tidak terduga diperkirakan sebesar Rp7,041 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25 miliar.
"Realisasi pendapatan maupun belanja daerah hingga pertengahan tahun 2025 ini memang belum maksimal. Kondisi keuangan daerah masih sangat dipengaruhi oleh belum stabilnya situasi sosial dan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional,”jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi ini akan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan perubahan APBD 2025 agar lebih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Kami berharap, pada semester kedua nanti dan seterusnya, kondisi ekonomi masyarakat dan pemerintahan bisa segera membaik. Dengan demikian, seluruh program dan visi-misi pembangunan Kabupaten Kuningan bisa terlaksana sesuai tahapan,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
