"DPRD harus steril dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kami menegaskan agar seluruh pimpinan dan anggota DPRD tidak bermain dalam proyek MBG. Integritas lembaga legislatif harus dijaga,”tegas Nuzul, Senin (8/9).
Menurutnya, proyek MBG merupakan program pemerintah pusat yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga tidak boleh dijadikan ajang bagi oknum anggota dewan untuk mencari keuntungan pribadi.
"Fungsi dewan adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau sampai ikut terlibat dalam proyek, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kepentingan bahkan pelanggaran hukum. Ini jelas akan mencoreng nama baik lembaga,”ucapnya.
Langkah Ketua DPRD ini sekaligus menjadi peringatan dini, agar masyarakat ikut mengawasi jalannya program MBG di lapangan.
"Kami ingin memastikan DPRD Kuningan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk proyek. Karena itu, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan memberi masukan,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
