Fraksi PKS Beberkan Temuan BPK, Desak soal Transparansi Belanja Daerah

KUNINGAN,iNEWS.ID–Turunnya opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024, dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi sorotan tajam Fraksi PKS DPRD Kuningan.

Melalui juru bicaranya, Wawan Romliansah, Fraksi PKS menyampaikan kritik keras dan mendesak langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menjawab temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Baca Juga

Figur Ketua KONI Kuningan Bukan Semata Dekat dengan Kekuasaan

"Kami menilai ini bukan sekadar penurunan opini, tapi peringatan serius akan adanya kelemahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah. Setelah 10 tahun berturut-turut meraih WTP, capaian WDP ini jelas kemunduran,”tegas Wawan Romliansah dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (25/6).

Editor : Andri Yanto