DPRD Minta Pemda Perluas Basis Pajak untuk Dongkrak PAD Kuningan

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan catatan khusus kaitan APBD Kuningan TA 2025 usai resmi ditetapkan. Melalui juru bicaranya, Kang Yaya, jika catatan tersebut menyoroti upaya peningkatan PAD yang dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.

Menurut Kang Yaya, mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu segera dievaluasi karena dinilai belum berjalan maksimal.

Baca Juga

APBD Kuningan Tahun 2025 Capai Rp 2,779 Triliun, Target Pendapatan Alami Penurunan

"Pemerintah daerah harus memperluas basis pajak, termasuk dengan mempermudah perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi yang selama ini belum maksimal, juga harus menjadi perhatian,”tegasnya, Jumat (29/11).

Banggar juga mendorong pemerintah daerah, untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan PAD guna mengurangi tingkat kebocoran pendapatan. Selain itu, evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki serapan PAD rendah perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Kang Yaya menambahkan, bahwa pemerintah daerah perlu mendorong inovasi dari OPD pengelola pajak dan retribusi.

Baca Juga

Golkar Soroti Belanja Pegawai Capai Rp 1,344 Triliun di RAPBD Kuningan

"Inovasi ini diperlukan untuk memetakan kembali potensi PAD yang selama ini belum tergali, dengan menerapkan prinsip 3E yakni Efektif, Efisien, dan Ekonomis,”ujarnya.

Editor : Andri Yanto