Audiensi Memanas: Pemindahan PKL di Kuningan Picu Kontroversi

Pihaknya meminta, pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan pemindahan lapak para PKL ini karena dinilai merugikan dan merampas hak-hak asasi kehidupan para pedagang.

"Kami minta disetop kebijakan ini. Pemerintah sudah sangat arogan dengan mengeluarkan kebijakan yang merampas hak asasi masyarakat. Segera evaluasi sebelum kami melaporkan ke Pemerintah Pusat, ke Komnas HAM,”tegasnya.

Ia juga mencurigai adanya unsur pidana dalam penerbitan SK tersebut, dan bersama 15 kuasa hukum yang ditunjuk para PKL, akan terus memperjuangkan nasib para pedagang hingga mereka mendapatkan haknya.

Bahkan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy juga mengkritisi pernyataan Asda II Kuningan, karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Sudahlah Pak Asda, antara teori yang disampaikan Pak Asda ini tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,”kata Nuzul Rachdy. 

Ia menegaskan bahwa DPRD akan meninjau langsung kondisi di lapangan. "Nanti teori-teorinya sampaikan saja ke lembaga DPRD, sekarang kami ingin tahu kondisi sebenarnya di lapangan dengan meninjau langsung,” tandasnya.

Dirinya juga meminta, Pemda mengevaluasi kebijakan relokasi PKL ke Puspa Siliwangi. Ia mengaku prihatin atas berbagai keluhan pedagang yang disampaikan kepada DPRD.

"Saya minta relokasi PKL ke Puspa Siliwangi dievaluasi lagi. Jangan sampai hajat para pedagang kecil terganggu dan berpengaruh besar terhadap kebutuhan sehari-hari mereka. Kita sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan masalah ini," pungkasnya.(*) 

Editor : Andri Yanto