Ahli Waris yang Tanahnya Diserobot Mafia Bakal Surati Kepala BPN Jakarta Barat

Tak hanya itu, ia juga dirugikan dengan sikap kuasa hukum sebelumnya yang kala itu memberikan pendampingan saat melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Kala itu, dimana sikap kuasa hukum membuat perjanjian damai dengan pihak Bubung Budi Djaelani yang dibuktikan dengan melakukan pembatalan surat permohonan penerbitan peta bidang tanah miliki di tempat itu. 

"Padahal dalam kuasa tersebut pihak ahli waris tidak pernah memberikan kuasa untuk membatalkan Surat Permohonan Penerbitan peta bidang yang di ajukan," jelas Wigit sembari menegaskan kejadian itu merugikan Munaroh lantaran melebihkan kuasa yang diberikan kepadanya. 

Pernyataan Wigit kemudian dikuatkan dalam surat pernyataan ahli waris kepada notaris di Kantor Notaris Michael yang menyatakan pihak ahli waris tidak pernah membuat kesepakatan damai dengan Pihak Bubung Budi Djaelani dan tidak pernah memberi kuasa untuk membatalkan surat permohonan peta bidang kepada BPN Jakarta Barat.
 
Akibat dari pada perbuatan itu, peta bidang dan SK baru atas nama pihak lain  kemudian di keluarkan oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kantor BPN Jakarta Barat.

"Mirisnya hal tersebut di lakukan didalam status quo penyidikan aparat yang berwajib," tambah Wigit. 

Terhadap hal ini, Wigit melihat dalil - dalil yang tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan dan merugikan Munaroh.

Karenanya ia meminta pemohon perlindungan hukum kepada Kepala BPN Jakarta Barat yang baru,  Sri Pranoto. 

"Kami juga meminta Kepala BPN Jakarta Barat untuk mengabulkan permohonan perlindungan dan segera melanjutkan proses sertifikat tanah milik Munaroh," tambahnya. 

Selain meminta perlindungan kepada BPN, Munaroh juga meminta hal serupa kepada Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan beberapa pihak lainnya.

Editor : Miftahudin