"Yang pertama, kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana aksi yang detail dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala,”katanya.
Selain itu, Bupati Dian menyebutkan langkah kedua yaitu memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga penjamin mutu (quality assurance) dan sistem peringatan dini (early warning system), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ketiga, Pemkab Kuningan akan memperluas digitalisasi proses keuangan dan pengelolaan aset. Pemanfaatan teknologi informasi akan ditingkatkan guna memastikan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset yang lebih akurat, akuntabel, serta sesuai standar akuntansi pemerintahan.
"Dan yang terakhir, kami akan lakukan rapat koordinasi rutin antar perangkat daerah untuk menyinergikan langkah-langkah pembenahan, agar tidak ada unit yang berjalan sendiri-sendiri,”terangnya.
Bupati Dian menekankan bahwa capaian opini WTP di masa mendatang bukan semata urusan administratif, melainkan cerminan dari komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Saya minta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan evaluasi ini sebagai prioritas. Kita tidak boleh berhenti sampai Kuningan benar-benar mampu membuktikan bahwa keuangannya dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,”tegasnya.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Bupati Kuningan optimistis bahwa opini WTP akan kembali diraih sebagai bentuk komitmen nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
