KUNINGAN,iNEWS.ID–Setelah sepuluh tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Kuningan kini menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Jumat (23/5) di Bandung. Menanggapi capaian ini, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar menyatakan bahwa opini WDP harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah.
"Kami menerima opini WDP ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah potret dari kinerja pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2024, dan menjadi cermin atas catatan-catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Terlepas dari siapa pemimpinnya, ini adalah tantangan bersama yang harus dijawab dengan langkah nyata,”ujar Bupati Dian.
Ia menegaskan bahwa opini WDP bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya perbaikan menyeluruh terhadap sistem keuangan daerah. Menurutnya, Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan pembenahan yang strategis dan terukur agar dapat kembali meraih opini WTP di masa mendatang.
"Yang pertama, kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana aksi yang detail dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala,”katanya.
Selain itu, Bupati Dian menyebutkan langkah kedua yaitu memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga penjamin mutu (quality assurance) dan sistem peringatan dini (early warning system), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ketiga, Pemkab Kuningan akan memperluas digitalisasi proses keuangan dan pengelolaan aset. Pemanfaatan teknologi informasi akan ditingkatkan guna memastikan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset yang lebih akurat, akuntabel, serta sesuai standar akuntansi pemerintahan.
"Dan yang terakhir, kami akan lakukan rapat koordinasi rutin antar perangkat daerah untuk menyinergikan langkah-langkah pembenahan, agar tidak ada unit yang berjalan sendiri-sendiri,”terangnya.
Bupati Dian menekankan bahwa capaian opini WTP di masa mendatang bukan semata urusan administratif, melainkan cerminan dari komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Saya minta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan evaluasi ini sebagai prioritas. Kita tidak boleh berhenti sampai Kuningan benar-benar mampu membuktikan bahwa keuangannya dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,”tegasnya.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Bupati Kuningan optimistis bahwa opini WTP akan kembali diraih sebagai bentuk komitmen nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
