Menurutnya, keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, penyelidikan, hingga penyidikan. Dalam proses tersebut, BK telah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk pengadu, teradu, saksi, serta ahli.
"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan kesesuaian antara laporan pengaduan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan saksi dan ahli. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, BK memutuskan bahwa saudara R terbukti melanggar etik," jelasnya.
Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, BK telah menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya, yaitu mengusulkan pemberhentian terhadap anggota DPRD yang bersangkutan.
"Tadi dalam Paripurna hanya diumumkan saja, tidak ada keputusan baru karena keputusan BK bersifat final. Langkah selanjutnya, DPRD akan menyurati partai politik yang bersangkutan. Partai diberikan waktu 7 hari untuk merespons surat dari DPRD, kemudian memiliki 30 hari untuk memberikan jawaban," ungkapnya.
Jika dalam 30 hari tidak ada tanggapan dari partai, DPRD akan mengusulkan pemberhentian ke Gubernur Jawa Barat, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dalam waktu 14 hari setelah menerima usulan tersebut.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
