Ia menegaskan, bahwa HKTI yang dipimpin Moeldoko memiliki legalitas resmi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diterbitkan pada 11 September 2020. Yakni nomor AHU.0000883.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan HKTI.
Selain itu, pihaknya juga telah membentuk 32 Pengurus Anak Cabang (PAC) di 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan, yang menurutnya menjadi bukti nyata keberadaan dan konsistensi organisasinya dalam membangun komunitas petani. Sehingga dari sisi hukum, HKTI yang dikomandoi oleh Moeldoko memiliki legalitas kuat.
"Secara hukum, HKTI yang sah adalah yang dipimpin oleh Moeldoko. Kami mengikuti jalur yang benar dan memiliki dasar hukum yang kuat,”katanya.
Meski demikian, ia memahami kebingungan masyarakat terkait adanya dua kepengurusan dalam tubuh HKTI Kuningan. Namun, ia menegaskan bahwa masing-masing kepengurusan memiliki arahan dan jalannya sendiri.
"Kami tetap fokus pada program-program yang sudah dirancang, untuk mendukung kesejahteraan para petani di Kabupaten Kuningan," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
