"Belanja pegawai yang mencapai Rp 1,344 triliun masih mendominasi, sementara alokasi untuk belanja modal hanya Rp 189,331 miliar. Dengan proporsi anggaran seperti ini, upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai secara optimal," ujar Raka selaku Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kuningan melalui PU Fraksinya, Rabu (30/10).
Fraksi Golkar merekomendasikan adanya efisiensi pada belanja pegawai, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Fraksi Golkar juga meminta, agar perencanaan pembangunan yang ada dilaksanakan melalui kajian matang dan mengacu pada kebutuhan faktual, bukan sekadar keinginan.
"Seringkali, permasalahan pembangunan yang mandek bukan hanya karena anggaran, tetapi juga akibat perencanaan yang tidak sesuai. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar serapan anggaran lebih optimal dan perencanaan semakin baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar mendesak Pemkab Kuningan untuk lebih proaktif dalam menyusun program strategis, yang fokus pada pengembangan sektor unggulan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Golkar juga menyoroti isu pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, serta meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Kuningan.
Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di desa-desa atau kecamatan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Raka menyatakan bahwa Golkar mendorong Pemkab Kuningan, agar berupaya menggali potensi ekonomi berbasis keluarga dan komunitas. L
Hal ini diharapkan dapat membuka peluang inovasi di sektor-sektor produktif. Permasalahan kebutuhan air bersih juga menjadi sorotan Fraksi Golkar.
"Pemkab Kuningan wajib menyediakan solusi jangka panjang untuk kebutuhan air bersih, terutama bagi daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kekurangan air," ungkap Raka. Selain itu, Fraksi Golkar menyarankan agar anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu produktif dapat dialihkan untuk program yang berpihak pada masyarakat, seperti bantuan perumahan, penanganan pangan, serta insentif bagi tenaga pendidik dan keagamaan.
Raka Maulana juga mengingatkan pentingnya penataan aset daerah secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan. "Pengelolaan aset harus lebih baik, sehingga barang milik daerah terdata secara real time dan tidak menjadi catatan dalam LHP BPK," tegasnya.
Menyoroti masalah sosial, Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta maraknya LGBT di Kabupaten Kuningan. Raka mengungkapkan bahwa permasalahan ini harus segera diatasi dengan dukungan anggaran yang memadai.
"Destinasi wisata di Kuningan juga harus dikembangkan dengan lebih baik. Banyak akses jalan menuju lokasi wisata yang rusak, dan kami berharap perbaikan akses ini menjadi prioritas di anggaran 2025 untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata," ujar Raka.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar menggarisbawahi permasalahan di sektor pertanian, khususnya kurangnya minat generasi muda untuk bertani. "Golkar berharap Pemkab Kuningan dapat merancang kebijakan yang mendorong anak muda untuk tertarik pada sektor pertanian, dan menyediakan anggaran yang cukup guna menunjang keberlanjutan sektor ini," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
