Catatan Kritis Banggar DPRD Kuningan, Tata Ruang hingga PPPK Paruh Waktu

KUNINGAN,iNEWS.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan kembali menyoroti sejumlah persoalan fundamental dalam rancangan APBD 2026.

Melalui juru bicaranya, H Jajang Jana, Banggar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembenahan serius agar anggaran tahun 2026 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan daerah.

Dalam penyampaiannya, Jajang menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menetapkan indikator dan kriteria pemberian hibah maupun bantuan sosial (bansos).

Editor : Andri Yanto