Jokowi Teken PP Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol dan Nyaleg, Cek Aturan Lengkapnya

Pengangkatan direksi BUMN juga dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 2.

Baca Juga

Kejaksaan Kuningan Amankan Tiga Pegawai Bank BUMN, Diduga Korupsi Kredit Fiktif

"Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis," demikian bunyi pasal itu.

PP tersebut diketahui telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu. Selanjutnya, PP akan lebih dirincikan dan dijelaskan spesifik dalam aturan turunan yakni Peraturan Menteri.

Editor : Miftahudin