Jokowi Teken PP Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol dan Nyaleg, Cek Aturan Lengkapnya
Minggu, 12 Juni 2022 | 23:51 WIB
-
Bachtiar Rojab
Pengangkatan direksi BUMN juga dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 2.
Baca Juga
Kasus Korupsi Oknum Pegawai Bank BUMN di Kuningan, Gara-gara Judi Online
"Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis," demikian bunyi pasal itu.
PP tersebut diketahui telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu. Selanjutnya, PP akan lebih dirincikan dan dijelaskan spesifik dalam aturan turunan yakni Peraturan Menteri.
Editor: Miftahudin
News
1 tahun lalu
Program Penyaluran CSR Disorot, Warga Kuningan Butuh Sentuhan Langsung
News
2 tahun lalu
Kasus Korupsi Oknum Pegawai Bank BUMN di Kuningan, Gara-gara Judi Online
News
2 tahun lalu
Kejaksaan Kuningan Amankan Tiga Pegawai Bank BUMN, Diduga Korupsi Kredit Fiktif
Ekonomi
4 tahun lalu
Daftar Lengkap Harga BBM dan Gas Elpiji Non Subsidi Terbaru
News
4 tahun lalu
Amankan Jokowi di Ukraina, TNI Terjunkan 39 Personel dan 10 Tim Penyelamat
Ekonomi
4 tahun lalu
Daftar 9 Jenis Pekerjaan yang Bakal Hilang dan Dibutuhkan di Masa Depan, Begini Kata Erick Thohir
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
4 bulan lalu
Atasi Krisis Air Menahun, BMM dan Wakaf Salman ITB Bangun Sumur Bersih di Kuningan
News
6 bulan lalu
Ngeri! Alat Vital Remaja di Kuningan Terjepit Cincin Titanium, Damkar Turun Tangan
News
8 bulan lalu
Inspiratif! ASN Disabilitas Dr Carlan Dipercaya Pimpin Dinas Pendidikan Kuningan
News
8 bulan lalu
Ramp Check di Kuningan, 2 Bus Kedapatan Mati KIR dan 24 Motor Berknalpot Brong Diamankan
News
8 bulan lalu
Tagihan Air PDAM Digratiskan bagi 696 Masjid dan Musola Selama Ramadan
News
8 bulan lalu