Legislator PKS Tepis Tudingan Jadi Jubir Humas Bupati Kuningan

Baca Juga

Ketua DPRD Kuningan Tolak Pilkada Dipilih Anggota Dewan, Kemunduran Demokrasi

Ia juga menekankan, bahwa independensi DPRD tidak bisa diukur semata dari kerasnya kritik atau sikap konfrontatif di ruang publik. Baginya, independensi lembaga legislatif justru diuji dalam proses yang lebih substansial, seperti pembahasan anggaran, pengambilan keputusan strategis, serta pelaksanaan fungsi pengawasan secara resmi.

"Checks and balances itu tidak identik dengan antagonisme atau permusuhan. DPRD adalah mitra strategis pemerintah daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan seimbang, bukan direduksi hanya menjadi kritik verbal tanpa memahami konteks kebijakan,”ujarnya.

Lebih jauh, Yaya mengingatkan bahwa jabatan wakil rakyat merupakan amanat rakyat pasca-Pilkada. Karena itu, ia merasa memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi politik yang utuh, objektif, dan berbasis aturan kepada masyarakat.

Baca Juga

Gerindra Tegaskan Raperda soal Investasi Harus Beri Dampak Kesejahteraan Rakyat

"Apa yang saya lakukan adalah menjaga marwah lembaga dengan menyampaikan fakta apa adanya, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,”pungkasnya.***

Editor: Andri Yanto