Legislator PKS Tepis Tudingan Jadi Jubir Humas Bupati Kuningan

Baca Juga

Puluhan Guru Ngaji Audensi ke DPRD, Soroti BOP hingga Pengakuan Ijazah MD

Ia juga menekankan, bahwa independensi DPRD tidak bisa diukur semata dari kerasnya kritik atau sikap konfrontatif di ruang publik. Baginya, independensi lembaga legislatif justru diuji dalam proses yang lebih substansial, seperti pembahasan anggaran, pengambilan keputusan strategis, serta pelaksanaan fungsi pengawasan secara resmi.

"Checks and balances itu tidak identik dengan antagonisme atau permusuhan. DPRD adalah mitra strategis pemerintah daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan seimbang, bukan direduksi hanya menjadi kritik verbal tanpa memahami konteks kebijakan,”ujarnya.

Lebih jauh, Yaya mengingatkan bahwa jabatan wakil rakyat merupakan amanat rakyat pasca-Pilkada. Karena itu, ia merasa memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi politik yang utuh, objektif, dan berbasis aturan kepada masyarakat.

Baca Juga

Legislator Kang Rida Dorong Produk UMKM Masuk Toko Modern hingga Hotel

"Apa yang saya lakukan adalah menjaga marwah lembaga dengan menyampaikan fakta apa adanya, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto