Legislator PKS Tepis Tudingan Jadi Jubir Humas Bupati Kuningan

KUNINGAN,iNEWS.ID–Anggota Fraksi PKS DPRD Kuningan, Kang Yaya akhirnya angkat bicara merespons kritik yang menuding dirinya seolah bertindak sebagai jubir humas bupati. Tuduhan tersebut mencuat, setelah Yaya menyampaikan pernyataan ke publik terkait kebijakan anggaran daerah.

Dalam klarifikasinya, Yaya menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pembelaan terhadap kekuasaan atau figur kepala daerah. Melainkan upaya meluruskan fakta mengenai mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan daerah.

Baca Juga

Sejumlah Kegiatan 2025 Tertunda Bukan Salah Perencanaan, Tapi Dampak Fiskal Pusat

"Saya perlu meluruskan, DPRD bukan humas bupati. Apa yang saya sampaikan adalah fakta bahwa setiap kebijakan fiskal dan anggaran itu dibahas dan disetujui bersama DPRD,”ujar Kang Yaya, Senin (12/1).

Menurutnya, penjelasan tersebut justru penting agar publik tidak mendapatkan informasi yang keliru, seolah-olah DPRD melepaskan tanggung jawab atas kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama eksekutif.

"Menjelaskan hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral agar publik tidak tersesat informasi, seakan-akan DPRD cuci tangan,”tegasnya.

Baca Juga

Puluhan Guru Ngaji Audensi ke DPRD, Soroti BOP hingga Pengakuan Ijazah MD

Ia juga menekankan, bahwa independensi DPRD tidak bisa diukur semata dari kerasnya kritik atau sikap konfrontatif di ruang publik. Baginya, independensi lembaga legislatif justru diuji dalam proses yang lebih substansial, seperti pembahasan anggaran, pengambilan keputusan strategis, serta pelaksanaan fungsi pengawasan secara resmi.

"Checks and balances itu tidak identik dengan antagonisme atau permusuhan. DPRD adalah mitra strategis pemerintah daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan seimbang, bukan direduksi hanya menjadi kritik verbal tanpa memahami konteks kebijakan,”ujarnya.

Lebih jauh, Yaya mengingatkan bahwa jabatan wakil rakyat merupakan amanat rakyat pasca-Pilkada. Karena itu, ia merasa memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi politik yang utuh, objektif, dan berbasis aturan kepada masyarakat.

Baca Juga

Legislator Kang Rida Dorong Produk UMKM Masuk Toko Modern hingga Hotel

"Apa yang saya lakukan adalah menjaga marwah lembaga dengan menyampaikan fakta apa adanya, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto