Jelang Mutasi Pemda Kuningan, Pengamat Sentil Risiko Politik Balas Budi

"Mutasi itu secara manajerial memang dibutuhkan. Kepala daerah tentu ingin bekerja dengan tim yang seirama dan satu komando untuk merealisasikan janji politiknya kepada publik,”kata Sujarwo, Kamis (18/12).

Namun demikian, Sujarwo mengingatkan bahwa mutasi kali ini nyaris mustahil sepenuhnya steril dari nuansa politik. Ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi logis, mengingat duet Dian-Tuti merupakan produk proses politik melalui Pilkada 27 November 2024.

"Kita harus jujur, aroma politis dalam mutasi, rotasi, dan promosi jabatan itu hampir pasti ada. Itu konsekuensi dari sistem politik elektoral,”ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan agar nuansa politik tersebut tidak berubah menjadi praktik balas budi atau bahkan balas dendam politik. Jika mutasi lebih didasarkan pada kepentingan politik sempit, dampaknya justru akan merusak profesionalisme birokrasi dan kinerja pemerintahan.

"Yang terpenting adalah penempatan pejabat harus berbasis kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak. Siapa pun yang ditempatkan di posisi strategis harus mampu bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau politik tertentu,”tegasnya.

Ia juga mengingatkan, mutasi jilid dua yang kerap disebut sebagai pembentukan kabinet baru Dian-Tuti akan menjadi ujian serius bagi kepemimpinan keduanya. Jika susunan pejabat hasil mutasi tersebut gagal menjawab harapan masyarakat, kekecewaan publik tak terelakkan.

"Kalau kabinet yang dibentuk tidak mampu menunjukkan kinerja nyata dan perbaikan layanan publik, jangan heran jika kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan duet Dian-Tuti justru menurun,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto