Jelang Mutasi Pemda Kuningan, Pengamat Sentil Risiko Politik Balas Budi

KUNINGAN,iNEWS.ID–Rencana mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang disebut-sebut akan digelar pada akhir 2025 menuai sorotan kritis.

Mutasi yang diproyeksikan menyentuh seluruh jenjang eselon, mulai dari eselon II, III hingga IV itu, dinilai berpotensi menyeret gerbong pejabat dalam jumlah besar.

Baca Juga

PPPK Paruh Waktu Dilantik 17 Desember, Mutasi Ditarget Sebelum Akhir Tahun

Rencana mutasi besar-besaran ini pun dinilai publik sebagai momentum penting, apakah akan menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan, atau justru memunculkan kembali praktik politisasi birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik, Sujarwo menilai, sinyal mutasi besar-besaran tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan organisasi, sekaligus upaya membentuk tim kerja yang solid di bawah komando duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian-Tuti.

Menurutnya, konsolidasi birokrasi merupakan hal wajar untuk memastikan visi dan misi kepala daerah dapat dijalankan secara efektif.

"Mutasi itu secara manajerial memang dibutuhkan. Kepala daerah tentu ingin bekerja dengan tim yang seirama dan satu komando untuk merealisasikan janji politiknya kepada publik,”kata Sujarwo, Kamis (18/12).

Namun demikian, Sujarwo mengingatkan bahwa mutasi kali ini nyaris mustahil sepenuhnya steril dari nuansa politik. Ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi logis, mengingat duet Dian-Tuti merupakan produk proses politik melalui Pilkada 27 November 2024.

"Kita harus jujur, aroma politis dalam mutasi, rotasi, dan promosi jabatan itu hampir pasti ada. Itu konsekuensi dari sistem politik elektoral,”ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan agar nuansa politik tersebut tidak berubah menjadi praktik balas budi atau bahkan balas dendam politik. Jika mutasi lebih didasarkan pada kepentingan politik sempit, dampaknya justru akan merusak profesionalisme birokrasi dan kinerja pemerintahan.

"Yang terpenting adalah penempatan pejabat harus berbasis kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak. Siapa pun yang ditempatkan di posisi strategis harus mampu bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau politik tertentu,”tegasnya.

Ia juga mengingatkan, mutasi jilid dua yang kerap disebut sebagai pembentukan kabinet baru Dian-Tuti akan menjadi ujian serius bagi kepemimpinan keduanya. Jika susunan pejabat hasil mutasi tersebut gagal menjawab harapan masyarakat, kekecewaan publik tak terelakkan.

"Kalau kabinet yang dibentuk tidak mampu menunjukkan kinerja nyata dan perbaikan layanan publik, jangan heran jika kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan duet Dian-Tuti justru menurun,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto