Catatan Kritis Banggar DPRD Kuningan, Tata Ruang hingga PPPK Paruh Waktu

KUNINGAN,iNEWS.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan kembali menyoroti sejumlah persoalan fundamental dalam rancangan APBD 2026.

Melalui juru bicaranya, H Jajang Jana, Banggar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembenahan serius agar anggaran tahun 2026 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan daerah.

Baca Juga

DPRD Tegaskan RTRW Tak Boleh Kompromi, Ciremai Harus Dikunci Zonasi Konservasi

Dalam penyampaiannya, Jajang menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menetapkan indikator dan kriteria pemberian hibah maupun bantuan sosial (bansos).

Editor: Andri Yanto