Penurunan Angka Kemiskinan di Kuningan Diapresiasi Dewan
"Kalau kita lihat dari data BPS, tren penurunan kemiskinan ini cukup signifikan. Artinya, kebijakan yang dijalankan Pak Bupati sudah cukup tepat sasaran. Kami dari Fraksi Golkar tentu mengapresiasi langkah-langkah tersebut,”ujar Didit saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (5/11).
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya validitas data dalam setiap pernyataan publik, terutama terkait indikator sosial ekonomi. Ia menilai, perbedaan data yang sempat disinggung seharusnya diklarifikasi dengan melakukan kroscek antar instansi.
"Mungkin saja data yang digunakan belum update. Karena itu, setiap SKPD harus memastikan datanya selalu diperbarui agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran,”tegasnya.
Selain data kemiskinan, BPS juga mencatat adanya perbaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan yang turun dari 2,02 menjadi 1,38, serta Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun dari 0,53 menjadi 0,26.
"Angka-angka ini mencerminkan geliat ekonomi masyarakat yang semakin baik,”terangnya.
Ia juga menyinggung faktor-faktor yang mendorong tren positif tersebut, di antaranya program pemerintah daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan pupuk dan bibit pertanian, dukungan terhadap sektor perikanan, serta stimulus bagi pelaku UMKM.
"Program-program seperti itu membuat masyarakat lebih produktif. Pemerintah daerah tidak hanya memberi bantuan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga,”ungkapnya.
Berdasarkan rilis BPS tanggal 26 September 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan pada 2024 mencapai 1.225.493 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,02 persen. Sementara itu, indikator makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuningan tumbuh 10,42 persen pada Triwulan II 2025, didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB).
"Pertumbuhan ekonomi 10,4 persen itu tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor saja. Semua indikator saling terkait dan harus berbasis data. Karena itu, kita percaya pada data BPS sebagai lembaga resmi negara,”tutupnya.***
Editor : Andri Yanto