Warga Cibeureum Keluhkan Bau Menyengat Bendungan Kuningan, Relokasi Jadi Opsi Terakhir

"Sampai hari ini, tidak ada penanganan dari pihak manapun. Kami meminta direlokasi ke tempat yang layak dan sehat,”ujar Ciko, salah satu tokoh warga yang mewakili empat RT terdampak.

Baca Juga

Temui Aktivis Lingkungan, HRA Bahas Isu Lingkungan hingga Kawasan Ciremai

Dalam dialog bersama warga, HRA mengungkap dugaan bahwa masalah ini muncul akibat pengerjaan proyek bendungan yang terburu-buru. Timbunan pohon dan vegetasi yang membusuk di dasar bendungan ditengarai menjadi sumber utama polusi, menghasilkan gas metana dan amonia yang membahayakan kesehatan.

"Saya akan membawa masalah ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PU. BBWS Cimanuk–Cisanggarung juga harus segera melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air dan udara di sini,”ujar HRA, Rabu (6/8).

Sebagai langkah awal, HRA mendesak agar BBWS segera memasang kanopi tambahan di titik aliran pembuangan untuk meredam bau. Ia bahkan langsung menghubungi Kepala BBWS dan mendapatkan komitmen bahwa pekerjaan pemasangan akan dimulai dalam dua hari.

Baca Juga

Anggota DPR Salurkan 1.000 Paket Sembako dari Presiden untuk Buruh Kuningan

Tak hanya itu, HRA juga mendorong penghijauan sepanjang jalur pembuangan sebagai solusi alami. Namun, jika berbagai upaya tersebut gagal mengatasi bau busuk, HRA menilai relokasi warga menjadi pilihan paling rasional.

"Kalau bau masih tetap menyengat, maka relokasi 156 KK warga Dusun II Wana Asih menjadi jalan terakhir. Saya minta kepala desa segera mulai mengkaji opsi tersebut,” tegasnya.

Kehadiran HRA setidaknya memberi harapan baru. Warga menyambut respons cepatnya dengan teriakan syukur dan ucapan terima kasih, terlebih saat HRA menyerahkan 156 paket sembako untuk seluruh KK terdampak

Baca Juga

Kapoksi Komisi XII DPR Dukung Pendidikan Pesantren Al-Fattah, Bukti Negara Hadir untuk Umat

"Alhamdulillah, semua keluhan warga sudah saya dengar dan saksikan sendiri. Saya akan perjuangkan dan kawal hingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, BBWS, dan kementerian terkait,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto