Politisi NasDem Tekankan Pengawasan Anggaran Diperkuat, Hindari Utang Pemda Terulang

KUNINGAN,iNEWS.ID–Anggota DPRD Kuningan, H Chartam Sulaiman, menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini, menjadi pelajaran penting agar kasus utang pemda yang sempat terjadi tidak kembali terulang di tahun mendatang.

"Jadi memang pengawasan harus kuat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai kejadian (tunda bayar) kemarin terulang,”ujar Anggota DPRD Kuningan asal Partai NasDem, H Chartam Sulaiman menanggapi perkembangan terbaru dalam Perubahan APBD Kuningan 2025.

Baca Juga

Perlunya Libatkan Sejarawan dan Budayawan dalam Penetapan Nama Jalan di Kuningan

Ia menyebut, kejadian tunda bayar merupakan refleksi dari lemahnya kontrol antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu, ia mendorong agar kolaborasi kedua lembaga tersebut diperkuat, terutama dalam proses perencanaan dan penetapan anggaran.

"Kalau memang harus ada refocusing anggaran, itu harus dibahas bersama dan disepakati antara eksekutif dan legislatif. Kita ingin ke depan tidak ada lagi yang dikorbankan, terutama para rekanan,”tegasnya, Sabtu (20/7).

Meski demikian, ia tetap optimistis dengan kepemimpinan Bupati Kuningan saat ini, Dr H Dian Rachmat Yanuar, yang menurutnya punya rekam jejak birokrasi yang mumpuni untuk menyelesaikan persoalan tunda bayar.

Baca Juga

Refleksi HUT ke-13, NasDem Kuningan Siapkan Strategi Kemenangan Pilkada 2024

"Saya yakin, Pak Dian punya pengalaman dan komitmen menyelesaikan tunda bayar secara bertahap. Ini demi menjaga kepercayaan para mitra kerja pemerintah,”terangnya.

Di sisi lain, ia menyoroti persoalan pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada sektor pajak. Ia menyebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan melalui berbagai sektor strategis.

"Selama ini andalan kita tetap di pajak daerah. Tapi dalam beberapa rapat, saya melihat SKPD juga mulai berkomitmen untuk mendongkrak pendapatan, agar PAD naik,”ujarnya.

Baca Juga

PKS-NasDem-PPP Kompak saat Konsolidasi Pemenangan Cagub Ahmad Syaikhu di Kuningan

Sebagaimana diketahui, dalam dokumen Perubahan APBD 2025, PAD Kuningan tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp29,59 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor pajak daerah yang naik sekitar Rp22,9 miliar, dari Rp212,45 miliar menjadi Rp235,35 miliar.

Selain itu, retribusi daerah naik Rp1,68 miliar menjadi Rp39,15 miliar. Pendapatan lain-lain yang sah juga mengalami peningkatan sebesar Rp5,7 miliar. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru mengalami penurunan Rp798 juta lebih.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat justru menurun cukup signifikan, yaitu sebesar Rp40,77 miliar, menjadi Rp2,176 triliun. Namun di sisi lain, transfer antar daerah naik sebesar Rp19,36 miliar menjadi Rp129,67 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat sebesar Rp3,88 miliar menjadi Rp49,04 miliar.

Baca Juga

Kader NasDem Pro Ridhokan Kuningan Sebut Masih Pegang KTA dan SK Parpol

"Dengan dinamika ini, semakin jelas bahwa kita butuh pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi yang solid untuk memastikan anggaran berjalan sesuai target dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto