Gerindra Soroti Isu Kesehatan hingga Proyek JLTS, Minta Pemda Bertindak Nyata

"Kami melihat bahwa kondisi gagal bayar yang terjadi sejak beberapa tahun lalu, salah satunya dipicu oleh pengelolaan aset daerah yang kurang cermat. Termasuk memaksakan anggaran untuk pembelian tanah proyek JLTS yang kini nyaris mangkrak,”ujar Nurcholis, Kamis (26/6).

Fraksi Gerindra mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan menyeluruh terkait keberlanjutan proyek tersebut, termasuk gambaran masterplan dan langkah-langkah strategis selama tahun 2024 dalam menyikapi aset tanah JLTS.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti hasil pemeriksaan BPK RI yang menemukan 20 temuan dalam laporan keuangan Pemkab Kuningan 2024. Menurut Nurcholis, temuan paling krusial berkaitan dengan penganggaran yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara terukur.

"Ini sangat riskan bagi proses penganggaran ke depan, apalagi kita akan menghadapi perubahan APBD 2025 dan perencanaan APBD 2026. Fraksi kami menanyakan seperti apa langkah antisipatif dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kesalahan serupa tidak terulang,”tegasnya.

Selain itu, Gerindra juga menyinggung lambatnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI atas berbagai temuan. Meskipun Pemkab Kuningan masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun masyarakat menurutnya bisa jadi tidak sebijak itu dalam menerima kondisi ini. Fraksi Gerindra meminta penjelasan sejauh mana progres tindak lanjut atas temuan BPK.

Baca Juga

DPRD Desak Pemda Segera Tuntaskan Utang Tunda Bayar, Transparansi Pinjaman Daerah Juga Disorot

Lebih jauh, Gerindra juga menyuarakan keprihatinan atas munculnya kembali permasalahan serius di sektor kesehatan, termasuk hilangnya alat kesehatan di RSUD Linggajati. Peristiwa ini menurutnya sangat memalukan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan.

"Fraksi Gerindra mendesak langkah cepat Pemda dalam memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki manajemen rumah sakit, hingga meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,”ungkapnya.

Dalam sektor lingkungan, Fraksi Gerindra mencatat bahwa predikat Kuningan sebagai kabupaten konservasi belum sebanding dengan realita di lapangan. Persoalan seperti polusi plastik, pengelolaan sampah yang belum optimal, pencemaran limbah, kotoran hewan (kohe), hingga erosi dan longsor, masih kerap terjadi.

Nurcholis menegaskan bahwa Pemkab harus lebih sigap dan berpihak pada solusi nyata, bukan sekadar retorika.

"Ini momentum pembuktian. Di sisi mana pemda akan berdiri, dan seperti apa tindakan konkret yang akan diambil,”ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyinggung tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan sosial ekonomi, serta daya beli masyarakat yang melemah. Kondisi pasar tradisional yang sepi pembeli menjadi salah satu indikator menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Wakil Ketua Saw Tresna Kritik Pejabat SKPD Tinggalkan Ruangan Sidang saat Paripurna

"Masih ada balita gizi buruk, kasus stunting, wilayah rawan bencana, hingga belum optimalnya pembangunan SDM. Tugas utama Pemda adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya, indikator kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih jadi persoalan serius dari tahun ke tahun,”tegasnya.

Di akhir pandangan umum, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Mereka mendorong optimalisasi kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan terobosan baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).***

Editor : Andri Yanto