Kinerja SKPD Dinilai Cukup Baik, Tapi Tata Kelola Anggaran Masih Jadi Sorotan

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat skor kepuasan publik tertinggi sebesar 81,3%, disusul oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan 77,3%, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebesar 76,7%,”ungkap Topic melalui hasil surveinya, Minggu (1/6).

Namun demikian, tidak semua SKPD mendapat penilaian positif. Beberapa instansi justru berada di bawah rata-rata kepuasan masyarakat.

"Dinas Kesehatan hanya meraih 48,3%, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebesar 54,7%, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 57,5%. Ini menunjukkan bahwa kinerja di sektor-sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius,” lanjutnya.

Selain mengevaluasi kinerja SKPD, survei ini juga menyoroti efektivitas komunikasi kebijakan antara kepala daerah dan perangkat dinas. Menurut Topic, hasil survei menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan Bupati-Wakil Bupati dengan jajaran dinas masih belum sepenuhnya optimal.

"Sebanyak 40,6% responden menyebut komunikasi itu cukup, sementara hanya 19,5% yang menilai baik dan 4,8% sangat baik. Yang menjadi perhatian, 29,7% menilai buruk dan 5,4% sangat buruk,”jelasnya.

Baca Juga

Survei Ungkap Kinerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Kuningan

Ia menilai, data ini mencerminkan masih perlunya perbaikan koordinasi dan penyelarasan kebijakan lintas dinas agar program kerja kepala daerah bisa berjalan lebih efektif.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, hasil survei juga menunjukkan kritik dari publik. Sebagian besar responden masih meragukan efektivitas dan transparansi tata kelola anggaran dalam 100 hari pertama pemerintahan baru ini.

"Sebanyak 40,3% responden menyebut tata kelola anggaran berada pada kategori cukup, namun 33,8% menilai buruk dan 8,4% sangat buruk. Hanya 14,7% yang menilai baik dan sisanya 2,8% sangat baik. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Topic menegaskan, 100 hari pertama memang belum bisa dijadikan tolok ukur menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan. Namun temuan ini penting sebagai bahan evaluasi awal bagi kepala daerah untuk membenahi area-area yang masih lemah.

"Harapan masyarakat cukup besar terhadap pemerintahan baru ini. Maka penting bagi para pemangku kebijakan untuk merespons hasil survei ini secara konstruktif dan menjadikannya sebagai peta awal perbaikan,” pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto