Pemkab Kuningan Pangkas Anggaran Rp45 Miliar, Fokus pada Sektor Prioritas

Baca Juga

KUA PPAS Perubahan 2025, Belanja Naik Rp112 Miliar Tapi Pendapatan Hanya Naik Rp11 miliar

"Awalnya estimasi efisiensi bisa mencapai Rp70 miliar. Namun setelah melalui desk evaluasi dengan masing-masing OPD dan mempertimbangkan belanja wajib serta program prioritas 100 hari kerja Bupati, angka akhirnya ditetapkan Rp45 miliar," ujar Rizki Subagdja, Kabid Anggaran BPKAD Kuningan, Rabu (23/04).

Dari total efisiensi tersebut, sebanyak Rp3,9 miliar berasal dari pemangkasan anggaran di lembaga legislatif. Saat ditanya apakah pemangkasan menyasar anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, Rizki belum memberikan kepastian.

Namun ia memastikan Bupati Kuningan telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pokir tersebut. Langkah efisiensi ini, bukan sekadar formalitas.

Baca Juga

100 Hari Kerja Dikritik, Ketua DPRD: Jangan Kesampingkan Arah Kebijakan APBD

Pemerintah berupaya menekan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dana yang dihemat akan diarahkan ke program-program strategis yang berdampak luas dan nyata.

Namun, tantangan fiskal belum sepenuhnya selesai. Pemkab Kuningan masih dibayangi beban utang tunda bayar tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp96 miliar.

"Sebagian hasil efisiensi terpaksa harus dialokasikan untuk menutup beban tunda bayar tersebut. Ini langkah sulit tapi perlu agar fiskal daerah tetap stabil," jelasnya.

Baca Juga

Sentil Pj Sekda soal Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan, DPRD: Kita Sudah 'Bubuk' Dihujat

Langkah ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan. Pemkab Kuningan menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik.***

Editor : Andri Yanto