Polemik Open Bidding Sekda Kuningan, Pengamat Tegaskan Mesti Dituntaskan

Tiga nama birokrat yakni A Taufik Rohman, Guruh Zulkarnaen, dan Toni Kusumanto telah berhasil lolos hingga tahap akhir. Kemudian nilai tertinggi diraih oleh A Taufik Rohman, yang kini menjabat sebagai Pj Sekda Kuningan.

Menurut Sujarwo, keberadaan A Taufik Rohman yang akrab disapa Opik sebagai kandidat terkuat, tak bisa dilepaskan dari pengalamannya selama menjabat sebagai birokrat di era kepemimpinan almarhum H Aang Supriatna.

Baca Juga

Polemik Open Bidding Sekda, Akademisi Soroti Pentingnya Stabilitas di Pemda Kuningan

"Baik Opik maupun H Dian Rachmat Yanuar (Bupati terpilih) adalah sosok yang dikenal memiliki rekam jejak prestasi. Kolaborasi mereka di masa mendatang tentu diharapkan, mampu membawa Kabupaten Kuningan ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Sujarwo mengingatkan bahwa pemilihan sekda bukan hanya soal kedekatan personal, tetapi harus didasarkan pada kapasitas dan integritas.

"Tugas seorang sekda sangat strategis, karena selain menjadi orang ketiga di lingkup eksekutif, sekda juga harus mampu menjembatani visi bupati dengan implementasi kebijakan di tingkat birokrasi," tegasnya.

Baca Juga

IPRC Soroti Polemik Open Bidding Sekda Kuningan

Lebih lanjut, Sujarwo percaya bahwa H Dian Rachmat Yanuar sebagai Bupati terpilih akan bijak dalam mengambil keputusan. Sehingga polemik ini mesti bisa segera dituntaskan.

"Bupati tentu memahami bahwa masyarakat Kuningan menaruh harapan besar pada pemerintahannya. Siapa pun yang akhirnya dipilih sebagai sekda harus mampu menjawab tantangan, termasuk memperkuat profesionalitas birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik," paparnya.

Sujarwo juga mengapresiasi keterbukaan ruang diskusi, yang telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Baca Juga

Pemda Kuningan Penuhi Panggilan Komnas HAM usai Polemik Pembatalan Jalsah Salanah

"Ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus mengedepankan transparansi dan mendengar aspirasi publik. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih legitimate dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tutupnya.***

Editor : Andri Yanto