"Setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus mudah diakses, dipahami, dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat,”ujar Rana Suparman, Sabtu (28/6).
Fraksi PDIP juga mempertanyakan minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital, khususnya dalam bentuk pelatihan kepada kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi. Selain itu, mereka mendorong pelatihan bagi ASN agar memiliki semangat melayani dan memahami kearifan lokal dalam interaksi dengan warga.
"Kami mempertanyakan apakah laporan keuangan dan realisasi anggaran sudah dipublikasikan secara detail dan mudah dijangkau masyarakat, seperti melalui situs web resmi, media sosial, atau papan informasi di kantor desa. Kami juga ingin tahu sejauh mana tindak lanjut terhadap temuan BPK dilakukan secara tegas," bebernya.
Dalam aspek pembangunan, Fraksi PDIP menyoroti perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tidak terpusat di kawasan perkotaan saja. Pembangunan, menurut Rana, seharusnya menjangkau daerah-daerah pinggiran, termasuk infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, jembatan penghubung antar sentra pangan, serta akses menuju pusat ekonomi kerakyatan.
"Infrastruktur yang dibangun harus memerhatikan tata ruang, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Jangan sampai pembangunan justru merusak situs budaya atau lingkungan alam yang bernilai bagi warga,”tegasnya.
Rana juga menyoroti kualitas pelayanan publik yang menurutnya masih harus terus diperbaiki. Ia menekankan bahwa pelayanan publik adalah wajah pemerintahan daerah, sehingga harus dilakukan dengan empati, cepat, dan memecahkan masalah, bukan menambah persoalan.
"Kami menuntut pelayanan publik yang humanis, bebas pungli, dan birokrasi yang tidak berbelit. Pelayanan harus mencerminkan semangat gotong royong, dengan keberpihakan nyata kepada masyarakat yang kesulitan,”katanya.
Di akhir pandangannya, Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Kuningan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting demi perbaikan ke depan.
"APBD bukan hanya soal angka dan serapan, tetapi bagaimana anggaran itu berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kemandirian daerah, terutama di sektor pangan. Dengan semangat gotong royong, mari kita jadikan APBD sebagai instrumen nyata menuju Kuningan yang lebih berdaulat, lestari, dan sejahtera,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
