"Kami berharap ini menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi bersama agar ke depan tidak lagi terjadi kasus tunda bayar atau gagal bayar yang dipicu oleh perencanaan yang tidak optimal,”ujar Dewi dalam rapat paripurna DPRD, baru-baru ini, Kamis (26/6).
Fraksi Amanat Restorasi juga menyoroti persoalan lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan, terutama di kawasan Gunung Ciremai seperti Palutungan, Cisantana, dan Cigugur. Dewi menyebut maraknya bangunan permanen di kawasan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap kelestarian mata air dan daerah resapan.
"Apakah kita akan diam saja menyaksikan rusaknya sumber kehidupan kita? Pemerintah Daerah harus menjadi garda terdepan dalam menangani hal ini,”tegasnya.
Ia mendorong, agar Perda RTRW dan RDTR segera dirampungkan sebagai panduan penataan wilayah.
Terkait masalah tunda bayar, Dewi menyampaikan bahwa dampaknya masih membebani struktur APBD 2025 karena banyak kewajiban terhadap pihak ketiga yang belum terselesaikan. Ia berharap persoalan ini bisa dirampungkan di masa transisi kepemimpinan daerah.
"Kami meminta Pemerintah Daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan anggaran,”imbuhnya.
Dalam aspek pengelolaan keuangan, Dewi juga menyinggung hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2024 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan. Fraksinya meminta pemerintah segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK agar ke depan tidak terulang kembali.
Selain itu, Dewi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 90,60 persen dari target Rp 3,154 triliun. Capaian ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 92 persen.
Sedangkan dari sisi belanja daerah, Fraksi Amanat Restorasi mengapresiasi serapan anggaran, namun menyoroti ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal.
"Kami mendorong adanya pergeseran belanja yang lebih proporsional, untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik secara langsung,”terangnya.
Fraksi Amanat Restorasi berharap, evaluasi menyeluruh ini bisa menjadi landasan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan Kuningan yang lebih melesat ke depan.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
