KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan melalui juru bicaranya, H Didit Pamungkas, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan Tahun 2024.
Dalam pandangan umumnya terhadap LPj Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Golkar menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah masih perlu dibenahi secara menyeluruh.
Fraksi Golkar menyoroti penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan tahun anggaran 2024 yang semula Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kini turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Penurunan opini ini menjadi keprihatinan bersama sekaligus momentum untuk evaluasi dan perbaikan agar tahun depan kembali meraih WTP,”ujar H Didit Pamungkas, Rabu (25/6).
Fraksi Golkar juga mencermati struktur belanja APBD 2024 yang dinilai belum berimbang, dengan porsi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Realisasi belanja daerah mencapai Rp2,87 triliun atau 90,07% dari target Rp3,19 triliun, namun realisasi belanja modal hanya sebesar Rp335 miliar atau 89,04% dari target.
"Fakta ini menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan. Belanja modal yang kecil dan tidak maksimal justru memunculkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar, padahal anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat," tegasnya.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
