"Bupati harus tegas dalam memimpin, tapi jangan sampai ada dendam politik dalam proses mutasi. Penempatan pejabat harus berdasarkan kapasitas, bukan loyalitas semata,”tegas Nuzul saat ditemui di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (4/6).
Nuzul menilai, konsolidasi internal melalui rotasi jabatan memang menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur pemerintahan. Apalagi saat ini banyak jabatan eselon II dan III yang dirangkap, termasuk jabatan Sekda yang masih dijabat oleh Pj dalam waktu yang cukup lama.
"Ini tentu tidak ideal. Mutasi adalah sesuatu yang sangat mendesak agar pelayanan publik lebih optimal. Tapi yang paling krusial adalah bagaimana prinsip dan nilai yang digunakan dalam proses mutasi tersebut,”ujarnya.
Lebih lanjut, Nuzul mengapresiasi pernyataan Bupati Dian yang berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan dukungan politik pada saat Pilkada. Menurutnya, pernyataan tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam setiap kebijakan, termasuk dalam proses mutasi jabatan.
"Kita sambut baik komitmen Pak Bupati yang mengatakan tidak akan lagi membedakan 01, 02, atau 03. Tapi pernyataan itu jangan hanya jadi omon-omon. Harus dibuktikan dalam tindakan nyata,”tandasnya.
Nuzul juga mengingatkan bahwa memberikan ruang kepada orang-orang yang berjasa dalam pemenangan adalah hal yang lumrah, namun bukan berarti menyingkirkan mereka yang tidak mendukung.
"Memberi ruang kepada tim sukses itu wajar. Tapi membawa dendam kepada yang tidak mendukung, itu bukan sikap negarawan. Penempatan pejabat harus berdasarkan prinsip the right man on the right job,”tandasnya.
DPRD, kata Nuzul, akan terus mengawal proses mutasi ini agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
