KUNINGAN,iNEWS.ID–Komitmen Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar terhadap kesejahteraan ASN kembali dibuktikan. Usai memerintahkan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Februari 2024, Kamis (1/05), Bupati Dian menegaskan bahwa pelunasan seluruh tunggakan TPP menjadi prioritas utama dalam program 100 hari kerjanya.
Langkah ini menandai upaya serius Bupati Dian dalam menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran TPP yang selama ini menjadi keluhan ASN. Ia bahkan menginstruksikan langsung Kepala BPKAD untuk mempercepat proses pencairan.
"Alhamdulillah, TPP tahun 2024 sudah lunas. Sekarang tinggal bulan Februari, Maret, dan April yang akan kami selesaikan secara bertahap sebelum 100 hari kerja berakhir pada awal Juni 2025,”ujar Bupati Dian.
Bupati yang sebelumnya berkarier sebagai birokrat ini menyatakan sangat memahami kondisi para ASN, terutama ketika hak keuangan seperti TPP mengalami penundaan. Ia mengaku turut merasakan kesulitan yang dihadapi ASN dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat keterlambatan pencairan.
"Saya tahu betul bagaimana rasanya. Karena itu, saya pastikan hak mereka dipenuhi. Tapi saya juga minta, setelah hak diterima, kewajiban harus dijalankan dengan baik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan selesaikan tugas tepat waktu,”tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Dian menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar melakukan pengawasan ketat terhadap absensi dan kinerja ASN. Ia tak ingin TPP diberikan secara merata tanpa memperhatikan kualitas kinerja.
"Ke depan, ASN yang rajin dan disiplin akan mendapat TPP yang berbeda dibandingkan dengan yang hanya sekadar hadir. Tidak bisa lagi semua dipukul rata,”tandasnya.
Di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), absensi kini dilakukan ganda, baik secara elektronik melalui aplikasi SIMPEG maupun manual menggunakan tanda tangan. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi manipulasi kehadiran.
Menurutnya, visi Kuningan Melesat yang diusung sejak awal bukanlah slogan kosong, melainkan cita-cita besar yang hanya bisa dicapai dengan dukungan birokrat yang profesional dan progresif.
"Saya ingin para ASN bisa diajak berlari, melompat, bahkan memanjat bila perlu. Tapi tentu saja, sebelum itu, kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Saya penuhi hak mereka lebih dulu. Semoga langkah ini mendapat dukungan dari seluruh birokrat dan masyarakat,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
