Lebih lanjut, Satria menyebut bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor hingga ke tingkat pusat. Komunikasi yang intens antara petugas lapangan, pemerintah kabupaten, dan kementerian terkait menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Kuningan, tetapi juga di daerah lain. Namun, jika ada komitmen untuk memperbaiki sistem dan memperkuat komunikasi, saya yakin masalah ini bisa diatasi. Jangan sampai bansos diberikan hanya karena kedekatan dengan pihak tertentu,”ujarnya.
Ia juga menyoroti, pentingnya keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih, yang baru-baru ini bertemu dengan Menteri Sosial di Jakarta. Sebagai kader Partai Golkar selaku pengusung Bupati-Wakil Bupati terpilih, Satria optimis bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat akan membawa perubahan signifikan.
"Kami berharap angka kemiskinan di Kuningan bisa terus ditekan. Desa Jagara, misalnya, sudah berhasil keluar dari ketergantungan bansos. Ini bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain agar melakukan hal serupa,” jelasnya.
Namun, Satria mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai tanpa pembenahan sistem pendataan yang menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya database yang real dan akurat, serta perhatian khusus dari semua pihak, termasuk Badan Anggaran DPRD, dalam memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
"Harapan kami, ke depan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat soal bansos yang tidak tepat sasaran. Ini bukan persoalan sulit jika setiap pihak mau duduk bersama untuk memperbaiki sistem,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
