KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi PKB DPRD Kuningan, Jabar, mencatat adanya persoalan signifikan dalam pengelolaan APBD Kuningan, khususnya terkait rendahnya serapan anggaran dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Kondisi ini kerap terjadi setiap tahun, terutama pada semester kedua, di mana beberapa kegiatan dalam APBD murni seringkali mengalami perubahan.
"Silpa yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam memanfaatkan APBD secara efisien. Hal ini mencerminkan kinerja birokrasi yang belum maksimal," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kuningan, H Hariri melalui PU Fraksinya, Jumat (9/8).
Dijelaskan, rendahnya serapan anggaran sering kali disebabkan oleh buruknya perencanaan anggaran. Sejak awal, anggaran disusun tanpa memperhatikan kapasitas SKPD, serta pola penganggaran yang menggunakan sistem incremental, di mana setiap tahun anggaran harus meningkat tanpa mempertimbangkan kemampuan serapan anggaran pada tahun sebelumnya.
Fraksi PKB menyatakan perlunya peningkatan upaya pengendalian pembiayaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis varian (selisih) antara anggaran yang dianggarkan dengan yang dicapai.
"Hal ini bertujuan agar dapat segera diketahui penyebab munculnya Silpa dan tindakan antisipasi yang perlu diambil di masa depan," ucapnya.
Dalam APBD Perubahan 2024, lanjutnya, Belanja Daerah yang awalnya direncanakan sebesar Rp 2,98 triliun, mengalami peningkatan menjadi Rp 3,11 triliun atau bertambah Rp 131,46 miliar. Namun, PKB menegaskan bahwa perubahan belanja ini tidak hanya untuk mengakomodir program atau kegiatan baru, tetapi juga untuk menampung pos-pos anggaran yang telah berjalan.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
