Dana Desa Terpotong untuk Kopdes Merah Putih, Toto Dorong Manfaatkan SIPD Provinsi

Baca Juga

Legislator Jabar Sebut Banyak Aspirasi Warga Tak Terakomodir Pemprov

Menurut Toto, kebijakan pemotongan Dana Desa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih dengan nilai yang mencapai lebih dari Rp1 miliar per desa, memang menimbulkan kesulitan bagi desa yang memiliki kebutuhan pembangunan cukup banyak.

"Sekarang Dana Desa dari pusat terpotong untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini tentu dirasakan oleh banyak desa, karena anggaran pembangunan jadi berkurang dan tidak semua kebutuhan bisa tercover,”ujarnya.

Meski demikian, ia mendorong pemerintah desa agar tidak berhenti pada keterbatasan tersebut. Toto mengingatkan bahwa kebutuhan pembangunan desa yang belum terakomodasi Dana Desa, masih bisa diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Anggota DPRD Jabar Soroti Harga Pangan hingga Jeratan Bank Emok

"Silakan kebutuhan desa yang belum terbiayai diusulkan melalui SIPD Provinsi. Saya di DPRD Provinsi Jawa Barat siap mengawal agar Desa Cieurih bisa menjadi prioritas pembangunan,”tegasnya.

Namun demikian, Toto menekankan bahwa seluruh usulan harus melalui tahapan yang sesuai mekanisme, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) hingga penetapan program dan kegiatan yang jelas.

"Tidak bisa tiba-tiba mengusulkan. Harus diputuskan dulu melalui Musdes, program dan kegiatannya apa saja, supaya bisa kami kawal di tingkat provinsi,”jelasnya.

Baca Juga

Anggota DPRD Jabar Bareng Aktivis Lingkungan Tanam Pohon di Kawasan Ciremai

Lebih jauh, Toto juga menyoroti pentingnya kejelasan konsep dan arah program Kopdes Merah Putih, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Koperasi tidak boleh hanya berdiri secara fisik, tetapi harus mampu menggerakkan perekonomian warga.

"Kopdes Merah Putih harus jelas programnya, bagaimana pemberdayaan UMKM dan ekonomi warga bisa berjalan. Kalau koperasinya hidup, perputaran ekonomi desa juga akan berjalan,”katanya.

Ia mencontohkan sejumlah peluang usaha yang dapat dikelola koperasi, seperti penjualan pupuk dan elpiji dengan harga lebih murah karena bisa mengambil langsung dari pabrik, hingga menjadi penyalur bahan baku untuk Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

DPRD Jabar Kampanyekan Pelestarian Seni Budaya Sunda di Kuningan

"Bahan baku MBG bisa diambil dari Kopdes, yang anggotanya adalah warga setempat. Ini akan membuat koperasi aktif, ekonomi berputar, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto