Polemik Pinjaman Daerah, Pengamat Dorong Eksekutif-Legislatif Buka Notulen Anggaran

Sujarwo menegaskan, termasuk dalam hal kebijakan penggunaan anggaran yang bersumber dari pinjaman Bank BJB senilai Rp74 miliar, proses tersebut mustahil terjadi tanpa pembahasan yang panjang dan mendalam antara legislatif dan eksekutif. Artinya, setiap keputusan anggaran merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.

Baca Juga

Mutasi Besar Digelar, 150 Pejabat Administrator Pemda Kuningan Dilantik

"Kalau di ujungnya justru saling melempar narasi dan memunculkan polemik, itu menjadi tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan,”katanya.

Untuk itu, Sujarwo mendorong kedua belah pihak agar bersikap lebih terbuka dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Salah satu langkah paling rasional, menurutnya, adalah dengan kembali membuka notulen rapat pembahasan anggaran.

"Di dalam notulen itu tercatat dengan jelas siapa menyampaikan apa, bagaimana sikap masing-masing fraksi dan eksekutif. Jika dibuka secara objektif, maka semuanya akan terang benderang dan tidak lagi menimbulkan kegaduhan,”ujarnya.

Baca Juga

Isu Mutasi Besar-besaran Menguat, Birokrat Pemkab Kuningan Dihantui Ketidakpastian

Ia mengingatkan, tarik-menarik narasi antara eksekutif dan legislatif berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, transparansi dan konsistensi sikap menjadi kunci agar polemik anggaran tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas.***

Editor : Andri Yanto