DBH Meleset dan Program Mandek, Ketua DPRD Soroti Karut-marut Pengelolaan Anggaran

"Dari penjelasan BPKAD, ada target pendapatan yang miss, khususnya DBH yang seharusnya masuk ke kas daerah tapi tidak terealisasi. Dampaknya langsung terasa, kegiatan yang direncanakan terpaksa ditunda,” ujar Nuzul, Rabu (31/12/2025).

Baca Juga

Refleksi Satu Tahun, Fraksi PKS Launching Buku Catatan Kinerja DPRD

Namun, persoalan tidak berhenti pada pendapatan semata. Nuzul juga menyoroti lemahnya konsistensi kebijakan pengelolaan anggaran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terutama terkait penetapan klasifikasi “zona merah” yang sejak awal diklaim sebagai prioritas.

Menurutnya, zona merah semula diproyeksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan alasan keterbatasan kalender kerja dan faktor musim hujan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan klaim tersebut tak sejalan dengan realisasi.

"Dulu dijelaskan zona merah itu prioritas infrastruktur karena pertimbangan kalender kerja. Tapi kenyataannya, sampai Desember pun kegiatan itu tidak berjalan. Ini menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan eksekusi,”tegasnya.

Baca Juga

DPRD Tinjau Arboretum Arunika dan Tanam Pohon di Lereng Ciremai

Kondisi ini, kata Nuzul, menimbulkan tanda tanya besar terkait akurasi perencanaan anggaran sejak awal, sekaligus efektivitas pengendalian pelaksanaan APBD. Ia menilai, kebijakan yang berubah-ubah tanpa eksekusi yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian pembangunan di daerah.

Meski demikian, Nuzul memastikan program-program yang tertunda tidak akan dihapus. DPRD menjamin seluruh kegiatan tersebut tetap menjadi komitmen bersama, meskipun harus dijadwalkan ulang pada tahun anggaran berikutnya.

"Bukan dihapus, tapi di-reschedule. Nantinya akan direalisasi dan dimasukkan melalui skema perubahan parsial di Tahun Anggaran 2026,”ujarnya.

Baca Juga

Aksi Hari Anti Korupsi, Aktivis Sambangi DPRD hingga Pendopo

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa DPRD akan terus mengawasi ketat kebijakan fiskal pemerintah daerah, agar persoalan serupa tidak kembali berulang dan merugikan kepentingan masyarakat.

Editor : Andri Yanto