APBD Kuningan Disahkan, DPRD Kritik Kinerja OPD Penghasil PAD

KUNINGAN,iNEWS.ID–Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Perangkaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam laporan yang disampaikan Juru Bicara Banggar, H Jajang Jana menyampaikan, DPRD tidak hanya memaparkan angka-angka fiskal, tetapi juga melayangkan sejumlah kritik dan catatan tajam terkait kinerja pemerintah daerah, terutama menyangkut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penurunan dana transfer pusat.

Baca Juga

Catatan Kritis Banggar DPRD Kuningan, Tata Ruang hingga PPPK Paruh Waktu

"Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,710 triliun lebih terdiri dari PAD Rp464,349 miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp2,196 triliun lebih, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp49,041 miliar lebih. Sementara Belanja Daerah dirancang mencapai Rp2,691 triliun lebih, dengan rincian Belanja Operasi Rp2,089 triliun lebih, Belanja Modal Rp143,110 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp15 miliar, dan Belanja Transfer Rp444,516 miliar lebih," paparnya.

Adapun komponen Pembiayaan Daerah menunjukkan angka Rp18,5 miliar, digunakan untuk menutup selisih dan membayar cicilan pokok utang jatuh tempo. Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 digambarkan berimbang, meski kesehatan fiskal daerah masih jauh dari ideal.

DPRD Kuningan tidak menutup mata bahwa kekuatan fiskal daerah masih terbatas. Namun, keterbatasan ini menurutnya tidak boleh dijadikan alasan mandeknya kinerja.

Baca Juga

Tolak RUU KUHP, Aliansi BEM Universitas Sewilayah Kuningan Demo DPRD

Pihaknya menekankan, agar setiap program diarahkan pada manfaat konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita menyadari kemampuan APBD tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Tetapi pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan setiap program yang ada agar memberikan dampak nyata, bukan seremonial belaka," tegasnya, Jumat (28/11).

Dalam catatan umum Banggar, terdapat beberapa kritik keras yakni evaluasi total terhadap OPD dengan PAD rendah. Perlunya penguatan kinerja dan akuntabilitas publik, dan OPD yang gagal mencapai target PAD diminta tidak dibiarkan tanpa evaluasi serius.

Baca Juga

DPRD Sahkan Tiga Raperda soal Cagar Budaya hingga Perlindungan Produk Lokal

"Setiap potensi pendapatan harus tergarap maksimal. Kebocoran harus ditekan di semua lini pemungutan," ucapnya.

Menurutnya, OPD pajak dan retribusi diminta tidak kendor. Konsistensi, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan disebut sebagai keharusan untuk menjaga fiskal daerah tetap sehat.

Banggar menyoroti turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp111 miliar, yang berdampak signifikan pada ruang fiskal APBD 2026. Karena itu, OPD diminta melakukan efisiensi anggaran yang terukur dan tidak asal memangkas.

Baca Juga

Komisi III Tinjau Jalan Amblas Cipasung-Subang, Dorong Pemda Segera Diperbaiki

"Efisiensi jangan menyentuh pelayanan dasar dan program strategis. Pangkas yang tidak prioritas, bukan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat,”tegasnya.

DPRD juga meminta agar kegiatan seremonial diminimalkan, dan anggaran lebih diarahkan pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Banggar kembali menegaskan prinsip dasar penyusunan APBD, belanja harus mengikuti pendapatan, bukan sebaliknya. Program yang tidak realistis diminta dicoret sejak awal.

Selain itu, DPRD menilai potensi PAD dari sektor BUMD masih jauh dari optimal. Pemerintah daerah diminta menyiapkan regulasi yang lebih adaptif agar BUMD dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan dan berkelanjutan.

Baca Juga

Legislator Gerindra Minta Pemda Segera Tangani Jembatan Nyaris Ambruk di Ciniru

Di akhir penyampaian, Banggar DPRD menegaskan bahwa seluruh catatan kritis Banggar bukan sekadar formalitas, melainkan respons atas kondisi fiskal daerah yang kian menantang.

"Kalau pemerintah tidak memperbaiki tata kelola pendapatan dan belanja, APBD hanya akan menjadi dokumen rutin tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Ini yang harus kita hindari," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto