Mundurnya Direktur PDAU Kuningan Disebut Gagalnya Proses Seleksi Pemda

"Kalau kita lihat dari sejarahnya, hampir semua direktur PDAU mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Ini artinya ada yang keliru dalam proses awal seleksi,” ujar Ali Akbar saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11).

Menurutnya, kegagalan yang berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemda. Ia menilai, setiap direktur PDAU seakan menghadapi tantangan sistemik yang membuat mereka sulit bertahan hingga akhir periode jabatan.

Baca Juga

Direktur PDAU Kuningan Pastikan Diri Mundur, Pemda Tunggu Surat Resminya

Pihaknya juga menyayangkan, pengunduran diri ini terjadi di saat publik menantikan gebrakan nyata dari PDAU. Padahal, perusahaan daerah tersebut dibentuk untuk menjadi motor penggerak bagi BUMD lainnya di Kabupaten Kuningan.

"Fenomena ini terjadi lagi justru ketika masyarakat menunggu gebrakan dan kiprah PDAU. Seharusnya di saat seperti ini PDAU menunjukkan kinerja terbaiknya, bukan malah kehilangan nahkoda,”tegasnya.

Meski demikian, ia menilai PDAU tidak perlu dibubarkan meski kinerjanya belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Perbaikan sistem manajemen dan rekrutmen jauh lebih penting daripada mengambil langkah ekstrem.

Baca Juga

Direktur PDAU Dikabarkan Mundur, DPRD Minta Tak Lari dari Tanggung Jawab

"Tidak harus dibubarkan, karena sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan BUMD,”jelasnya.

Ia kemudian menyoroti akar masalah utama yang perlu segera diperbaiki, yakni proses seleksi calon direktur. Pemda diminta untuk lebih serius dan rasional dalam menentukan sosok pemimpin PDAU ke depan.

"Yang paling penting itu bagaimana cara proses seleksi direksi dilakukan. Harus rasional, tidak hanya mengandalkan teori. Harus komplit antara kemampuan teknis dan pemahaman lapangan,”katanya.

Baca Juga

DPRD Kuningan Kritik Kinerja PDAU, Minim Kontribusi PAD

Menurutnya, Komisi II DPRD memang tidak memiliki wewenang langsung dalam proses seleksi, namun memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan dan mendorong evaluasi total dari pemda.

"Komisi II tidak ikut campur dalam seleksi, tapi kami berkewajiban memberikan masukan agar prosesnya lebih profesional dan transparan,”ujarnya.

Ia berharap, penunjukan direktur PDAU yang baru nanti benar-benar didasarkan pada profesionalisme, bukan pada pertimbangan politik atau faktor nonteknis lainnya.

"PDAU itu harus dipegang oleh orang yang profesional, punya feeling bisnis kuat, dan bukan karena balas jasa politik. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak lagi terjadi,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto