BPR Didorong Buka Peluang Pinjaman Bunga Rendah bagi Petani hingga Pelaku UMKM

KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kuningan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang perubahan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kuningan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Namun, restu politik itu disertai dengan catatan tajam. Jangan sampai perubahan status ini menjauhkan BPR dari jati dirinya, sebagai bank rakyat yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Baca Juga

Komisi III Sebut Pembahasan RTRW Masih Berproses, Ditarget Rampung 2026

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Lia Yulianengsih menyebut, bahwa keputusan ini bukan sekadar administratif, melainkan persimpangan jalan krusial bagi arah kebijakan ekonomi daerah. Perubahan status BPR harus menjadi momentum memperkuat profesionalisme, sekaligus mempertahankan semangat ideologis yang selama ini melekat pada PDIP berpihak pada kaum marhaen.

"Kami menyetujui Raperda ini, tetapi dengan catatan: visi ekonomi kerakyatan harus menjiwai seluruh kebijakan BPR setelah menjadi Perseroda. Perubahan ini tidak boleh menjadikan BPR semata-mata bank yang mengejar keuntungan, melainkan bank yang menumbuhkan ekonomi rakyat,”tegas Lia selaku jubir fraksi.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDIP menegaskan beberapa poin penting yang harus menjadi rambu bagi pemerintah daerah maupun manajemen baru BPR Perseroda.

Baca Juga

KPPI Kuningan Targetkan 50 Persen Keterwakilan Perempuan di DPRD

Pertama, Raperda harus mengatur secara tegas alokasi minimal kredit untuk sektor produktif UMKM, khususnya di wilayah pedesaan.

"BPR tidak boleh tergoda untuk bermigrasi ke kredit berisiko rendah berskala besar. BPR tetap harus menjadi tulang punggung pembiayaan usaha mikro dan kecil,”ujarnya, Jumat (31/10).

Kedua, PDIP menuntut agar suku bunga kredit tetap terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Lia menilai, mengejar keuntungan tidak boleh mengorbankan daya saing pelaku UMKM yang menjadi basis ekonomi rakyat.

Baca Juga

Komisi III Soroti Fungsi IPAL Rumah Sakit dan Hotel di Kuningan

Selain itu, PDIP juga mendorong BPR menciptakan skema pembiayaan adaptif terhadap siklus pertanian, agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak serta produk kredit ramah pekerja, yang dapat mencegah buruh terjebak jeratan pinjaman online (pinjol).

Menurutnya, profesionalisme BPR Kuningan ke depan tidak cukup diukur dari besarnya laba, melainkan dari sejauh mana lembaga ini berperan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

"Laba BPR bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi cerminan perputaran ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat Kuningan itu sendiri,”tegasnya.

Baca Juga

DPRD Dorong 2 Raperda Strategis, Perlindungan Produk Unggulan dan Pelestarian Cagar Budaya

Fraksi PDIP pun mendesak pemerintah daerah, segera menyiapkan peraturan pelaksana yang menjamin agar semangat kerakyatan tetap menjadi napas utama BPR Perseroda. Tanpa keberpihakan yang jelas pada rakyat kecil, PDIP menilai perubahan status BPR hanya akan menjadi simbol modernisasi semu yang kehilangan makna sosialnya.***

Editor : Andri Yanto