39 Ribu Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Warga Minta Solusi saat Reses DPRD

"Persoalan BPJS ini memang banyak. Mulai dari penonaktifan peserta sampai pelayanan kesehatan yang kurang maksimal. Tapi ini kebijakan pusat, dan kami dengar Pak Bupati sudah melakukan lobi-lobi agar kondisinya bisa kembali seperti semula,”paparnya, Jumat (15/8).

Ia menegaskan, semua aspirasi warga akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan.

Baca Juga

Legislator Gerindra Dorong MBG Berdayakan Petani Lokal Lewat Kopdes Merah Putih

"Kalau yang bisa disegerakan, akan kami dorong untuk direalisasikan. Kalau belum memungkinkan, kita akan menunggu momentum yang tepat,”katanya.

Pihaknya juga menerima keluhan, soal keinginan warga untuk pembangunan atau rehab gedung kelurahan.

"Kalau dilihat, memang banyak gedung kelurahan yang kondisinya sudah lama, rapuh, dan butuh perhatian,”ujarnya.

Baca Juga

Kolaborasi BUMDes-Kopdes Merah Putih, Strategi Dongkrak Perekonomian Warga

Menurutnya, secara teritorial, banyak gedung kelurahan berada di pusat perkotaan. Namun ironisnya, kondisi bangunan justru kalah megah dibandingkan balai desa.

Padahal, kelurahan dan desa memiliki peran yang sama dalam melayani masyarakat, hanya berbeda pada sumber anggaran.

"Kalau desa punya Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), hingga bantuan dari kabupaten, kelurahan justru tidak punya anggaran sendiri. Mereka hanya mengandalkan kucuran dari pemerintah daerah, itu pun sangat terbatas. Tidak ada bantuan dari provinsi maupun pusat,”jelasnya.

Baca Juga

Kuningan Gagal Raih Predikat Kabupaten Layak Anak, DPRD Desak Aksi Nyata Pemda

Ia mengakui, jika hanya mengandalkan anggaran pokok pikiran (Pokir) dewan, kebutuhan perbaikan gedung kelurahan sulit terpenuhi. Karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi, meski situasi keuangan daerah saat ini masih terbatas.***

Editor : Andri Yanto