Perubahan APBD 2025 Kuningan Ditetapkan, Ketergantungan pada Dana Transfer Masih Tinggi

KUNINGAN,iNEWS.ID–Anggota DPRD Kuningan resmi menetapkan Perubahan APBD 2025 melalui sidang paripurna bersama pihak eksekutif. Pada komposisi Pendapatan Daerah, kontribusi PAD terlihat masih minim dibandingkan dana transfer dari pusat dan provinsi.

Dalam dokumen hasil pembahasan yang disepakati Banggar bersama TAPD melalui Juru Bicara Banggar DPRD Kuningan, Raka Maulana Wijaya disampaikan, target Pendapatan Daerah Kuningan ditetapkan sebesar Rp2,824 triliun, naik tipis sebesar Rp5,4 miliar dari sebelumnya.

Baca Juga

RPJMD Kuningan Soroti Sektor Wisata Sebagai Lokomotif PAD dan Ekonomi Daerah

"Namun dari total pendapatan tersebut, PAD hanya menyumbang sekitar Rp478,9 miliar, atau kurang dari 17 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp2,296 triliun lebih," ucapnya.

Ia menambahkan, meski terdapat kenaikan PAD sebesar Rp33,2 miliar dalam perubahan anggaran, hal itu belum cukup signifikan untuk memperkuat fondasi fiskal daerah.

"Kenaikan pendapatan disebabkan karena adanya perubahan target pendapatan pada beberapa pos penerimaan. Yakni pos penerimaan PAD naik Rp33,277 miliar lebih, Pendapatan Trasfer Antar Daerah naik Rp19,365 miliar lebih, dan pada pos penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,884 miliar lebih," bebernya.

Baca Juga

DPRD Desak Transformasi Radikal Sektor Pertanian dalam RPJMD 2025-2029

Sedangkan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat terjadi penurunan target Pendapatan sebesar Rp.51,110 miliar lebih. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 29 tahun 2025, tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam rangka efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditetapkan pada 3 Februari 2025.

Sementara pada Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2,918 triliun, naik sebesar Rp74,2 miliar dibanding sebelum perubahan. Adapun rincian belanja terdiri dari Belanja Operasi Rp2,225 triliun, Belanja Modal Rp188 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp12 miliar, dan Belanja Transfer Rp492 miliar.

Sementara dari sisi pembiayaan, Pemda mengandalkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp119,2 miliar, yang terdiri dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp20,2 miliar, dan pinjaman daerah sebesar Rp99 miliar. Pinjaman ini terbagi dalam pinjaman jangka pendek Rp25 miliar dan jangka menengah Rp74 miliar.

Baca Juga

Lemahnya Implementasi Hasil Musrenbang, PKS: Jangan Jadikan Musrenbang Hanya Seremonial

Dengan struktur ini, APBD 2025 mengalami defisit sebesar Rp94,2 miliar, yang ditutup dengan pembiayaan daerah agar tetap dalam posisi seimbang. Meski begitu, Banggar DPRD mewanti-wanti agar penggunaan pinjaman daerah tidak menjadi solusi jangka pendek yang justru menciptakan beban utang baru ke depan.

Sebab sampai hari ini, Rabu (6/8), utang tunda bayar pemda masih belum lunas. Namun ditargetkan akan dituntaskan hingga akhir tahun ini.***

Editor : Andri Yanto