Dukung Visi Bupati, Legislator PPP Sepakat APBD Diarahkan untuk Kegiatan Prioritas

KUNINGAN,iNEWS.ID–Kehadiran Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Kamus Pokir) yang dirilis Bupati Kuningan pada 9 April 2025 menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPRD Kuningan. Dokumen yang berisi daftar prioritas pembangunan daerah tersebut mendapat dukungan penuh dari Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kuningan, meski disertai catatan kritis.

Ketua Fraksi PPP-Demokrat, Ali Akbar, menegaskan, bahwa pihaknya sepakat dengan langkah Bupati yang menyesuaikan usulan pokir (pokok-pokok pikiran dewan) melalui Kamus Pokir dengan visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, ini merupakan bentuk konsistensi dalam menjalankan mandat rakyat.

Baca Juga

Catatan Kritis Fraksi PPP-Demokrat Terhadap 10 Program Unggulan Kuningan Melesat

"Pada intinya kami dari Fraksi PPD sepakat. Ini bukan soal mengabaikan aspirasi masyarakat, tapi tentang skala prioritas pembangunan yang lebih strategis. Kami percaya, masyarakat akan memahami dan memaklumi hal ini,”kata Ali Akbar yang juga Politisi PPP kepada wartawan, Selasa (8/7)

Ia menambahkan, dukungan fraksinya terhadap Kamus Pokir tidak berarti kehilangan sikap kritis terhadap Bupati. Justru sebaliknya, kritik tetap diperlukan agar Bupati tetap fokus pada janji-janji politik yang telah disampaikan saat kampanye.

"Walaupun kami satu pandangan dengan Bupati terkait pokir, bukan berarti kami berhenti mengkritisi. Kami justru ingin Bupati tetap berjalan di koridor visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada rakyat,”tegasnya.

Baca Juga

Pemda Diminta Alokasikan Anggaran Budidaya Sapi Pasundan di APBD Perubahan

Ia bahkan mendorong agar mekanisme Kamus Pokir ini tidak sekadar bersifat usulan, melainkan mengarah pada instruksi yang tegas untuk menjamin konsistensi pelaksanaan.

Di sisi lain, dirinya mengakui bahwa implementasi Kamus Pokir mungkin memunculkan persepsi bahwa DPRD telah mengabaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses.

"Betul, secara ideal kami menyerap aspirasi masyarakat lewat reses. Tapi kami juga harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan anggaran daerah, tidak semua usulan bisa diakomodir. Kita harus mengutamakan yang prioritas,”jelasnya.

Baca Juga

2 BUMD Minim Kontribusi PAD, DPRD Usulkan soal Merger

Ia menekankan bahwa dalam momen reses berikutnya, terutama yang dijadwalkan pada Agustus mendatang, para anggota dewan akan menjelaskan duduk perkara ini secara terbuka kepada masyarakat.

"Kami siap menghadapi risiko politiknya. Namun kami yakin masyarakat akan memahami jika dijelaskan secara jujur. Apalagi mayoritas konstituen kami juga mendukung Bupati yang sekarang, jadi visi beliau adalah harapan kita bersama,”ucapnya.

Menurutnya, Kamus Pokir dapat menjadi alat untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan skala prioritas yang jelas, program pembangunan diharapkan lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Baca Juga

BK DPRD Kuningan Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan

"Ini bukan soal kompromi politik, tapi bentuk tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kuningan yang lebih maju. Kita ingin pembangunan berjalan sesuai arah visi besar yang ditawarkan oleh bupati,”tutupnya.***

Editor : Andri Yanto