Pemda Tegaskan Komitmen Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran tata ruang telah diatur secara komprehensif. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi yang tegas.

Baca Juga

Gerindra Kuningan Minta Bupati Perkuat Sinkronisasi Eksekutif dan Legislatif

Dalam pelaksanaannya, pengawasan bersifat berjenjang, mulai dari level pusat oleh Kementerian, provinsi oleh gubernur, hingga daerah oleh bupati. Satpol PP berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"DLH akan terus mengawal aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan, agar keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga,”jelasnya.

Baca Juga

Sempat Jabat Pj Sekda Kuningan, Taufik Kini Dimutasi Jadi Kadis Perikanan

Dalam sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemkab Kuningan berkomitmen untuk mengembangkan wisata berbasis alam dan budaya secara berkelanjutan. Program pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa juga akan diperluas guna memperkuat kesadaran lingkungan dari tingkat akar rumput.

Terkait dengan pengendalian industri di masa transisi revisi RTRW, Bupati Dian menyebut bahwa proses perizinan pembangunan industri tetap berjalan dengan mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2022. Namun, langkah tersebut tetap dilakukan secara hati-hati melalui Forum Penataan Ruang Daerah serta mengacu pada kebijakan sektoral dan komitmen ruang dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

"Kami pastikan, sebelum Perda RTRW ditetapkan, seluruh izin tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan arahan tata ruang provinsi dan nasional,”ungkapnya.

Baca Juga

Sempat Dilarikan ke RSUD '45 Kuningan, Bupati Kini Sudah Aktivitas Lagi

Dengan berbagai langkah tersebut, Bupati Dian berharap RPJMD 2025–2030 dapat menjadi dokumen pembangunan yang tidak hanya menjawab tantangan masa depan, tetapi juga memperkuat komitmen daerah terhadap pembangunan yang selaras dengan lingkungan dan berkelanjutan.***

Editor : Andri Yanto