Belanja Pegawai Pemda Kuningan Disorot, Sempat Tertinggi se-Jabar

KUNINGAN,iNEWS.ID - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, menyoroti serius persoalan tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, H Toto Tohari melalui pandangan umum fraksinya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Baca Juga

APBD Kuningan Tahun 2025 Direncanakan Rp2,8 Triliun, Belanja Pegawai Capai Rp1,312 Triliun

Menurut Toto, Kabupaten Kuningan pernah tercatat sebagai daerah dengan realisasi belanja pegawai tertinggi se-Jawa Barat selama lima tahun terakhir. Data itu bersumber dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), yang juga mencantumkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan pola serupa.

"Kami mengingatkan kembali bahwa dalam rilis FITRA, Kabupaten Kuningan berada pada posisi tertinggi dalam realisasi belanja pegawai. Ini perlu menjadi bahan renungan bersama, dan kami minta agar dalam RPJMD 2025-2029 tergambar jelas strategi Pemda dalam menyeimbangkan belanja publik dan aparatur,”tegasnya.

Fraksi Gerindra mendorong adanya upaya lebih keras, untuk menekan belanja non-urusan serta melakukan efisiensi yang selektif dan tepat sasaran. Menurut Toto, efisiensi anggaran harus berdasarkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah (SKPD), bukan atas dasar pola belanja yang repetitif tanpa hasil konkret bagi publik.

"Kami meminta adanya pemaparan tentang sejauh mana strategi ini disusun dalam RPJMD. Jangan sampai APBD terus terbebani belanja pegawai yang tinggi, sementara belanja untuk kepentingan publik justru tergerus,”terangnya.

Tak hanya menyoroti sisi belanja, Fraksi Gerindra juga menyinggung masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar masih bertumpu pada pajak dan retribusi dari masyarakat. Padahal, menurut Toto, masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan membutuhkan peningkatan pelayanan, bukan beban tambahan.

"Pemda harus lebih serius meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak dan masyarakat pengguna jasa. Kami juga mendorong agar Pemda menggandeng perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan sumber-sumber PAD baru, terutama dari sektor pariwisata dan budaya,”ujarnya.

Fraksi Gerindra menekankan bahwa RPJMD ke depan harus benar-benar mencerminkan keseimbangan antara belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang/jasa. Selain itu, Pemda juga diminta menunjukkan komitmen sektoralis, terutama terhadap sektor pertanian, koperasi dan UMKM, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pariwisata.

"Anggaran untuk sektor-sektor strategis ini perlu ditambah secara bertahap dan signifikan. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semestinya sudah mulai mencerminkan hal tersebut,”ucapnya.

Dalam komitmen kewilayahan, Fraksi Gerindra turut meminta agar Pemda tidak abai terhadap wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah. Pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari keadilan sosial.

"Kami berharap tidak ada lagi ketimpangan wilayah. Semua kecamatan, terutama yang masih tertinggal dalam IPM, harus mendapatkan perhatian dan alokasi pembangunan yang layak,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto