Sisa Utang Tunda Bayar Pemda Kuningan Capai Rp66 Miliar

KUNINGAN, iNews.id – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jabar, terus berupaya menyelesaikan permasalahan utang tunda bayar yang membebani keuangan daerah.

Hingga Juni 2025, Pemda telah berhasil membayar utang tunda bayar sebesar Rp30,56 miliar dari total utang sebesar Rp96,7 miliar. Artinya, masih tersisa sekitar Rp66,17 miliar yang harus diselesaikan.

Baca Juga

PDIP: Setiap Rupiah APBD Adalah Amanah Rakyat, Pengelolaan Harus Transparan dan Akuntabel

Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa penyelesaian tunda bayar menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, proses pelunasan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

"Skema penyelesaian tunda bayar telah kami susun dan dijalankan melalui perubahan penjabaran APBD 2025. Kami menargetkan penyelesaian utang ini dapat tuntas hingga akhir tahun anggaran 2025,”ujar Bupati Dian, Selasa (1/7).

Ia menjelaskan, dari total utang belanja daerah sebesar Rp268 miliar, terdapat beberapa komponen utama. Salah satunya adalah utang belanja pegawai senilai Rp60,4 miliar, yang mencakup TPP bulan November–Desember 2024, insentif pemungut pajak, Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta utang BLUD. Komponen ini telah dibayarkan selama periode Januari hingga April 2025.

Baca Juga

Fraksi PPP-Demokrat Soroti Utang Pemda: Dampaknya Serius ke Layanan Publik dan Infrastruktur

Sementara itu, untuk utang tunda bayar sebesar Rp96,7 miliar, progres pembayarannya telah mencapai sekitar 32 persen. Masih terdapat pula komponen utang belanja barang dan jasa sebesar Rp51,2 miliar, serta utang iuran BPJS sebesar Rp59,8 miliar yang hingga kini belum dibayarkan.

"Struktur APBD Kuningan memang belum ideal. Proporsi belanja operasional masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Karena itu, kami fokus pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai dan pengadaan barang/jasa,”terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemda Kuningan berkomitmen menekan belanja operasional, khususnya belanja pegawai, agar struktur APBD menjadi lebih proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga

Utang Tunda Bayar Masih Tinggi Rp 69,2 Miliar, BPKAD Beberkan Skema Penyelesaian

"Percepatan pelaksanaan perubahan APBD menjadi kunci dalam penataan keuangan daerah, khususnya untuk mendorong realisasi pembayaran utang tunda bayar secara bertahap," ungkapnya.

Dengan skema dan roadmap penyelesaian yang telah disusun, Pemkab Kuningan optimistis dapat menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Editor : Andri Yanto