Fraksi PPP-Demokrat Soroti Utang Pemda: Dampaknya Serius ke Layanan Publik dan Infrastruktur

KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPP-Demokrat) DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti serius persoalan utang tunda bayar Pemda Kuningan yang mencapai lebih dari Rp96 miliar pada tahun anggaran 2024.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP-Demokrat menilai penanganan masalah ini berjalan lamban dan berbelit-belit. Bahkan memakan waktu hingga hampir satu tahun tanpa penyelesaian yang memuaskan.

Baca Juga

Diskusi Waroeng Rakyat, Komisi IV Soroti Krisis Layanan BPJS dan Minimnya Obat di Puskesmas

Juru Bicara Fraksi PPP-Demokrat, Reni Parlina menyatakan bahwa penundaan pembayaran belanja daerah membawa dampak negatif yang luas, terutama pada sektor infrastruktur, gaji pegawai, dan layanan publik. Menurutnya, kontraktor adalah pihak yang paling terdampak karena berisiko mengalami kesulitan keuangan hingga kebangkrutan akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.

"Selain itu, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga terganggu karena anggaran operasional yang tidak cair tepat waktu,”ujar Reni dalam rapat paripurna, Rabu (25/6).

"Kami mendesak Pemda Kuningan, agar lebih serius dalam menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Baca Juga

Kantongi Nilai Peserta Calon Dewas LPPL, DPRD: Uji Kelayakan Jangan Jadi Formalitas

Fraksi PPP-Demokrat juga menyoroti banyaknya fasilitas umum yang masih membutuhkan perhatian, mulai dari bangunan sekolah yang perlu direhabilitasi hingga kondisi jalan di berbagai wilayah yang rusak dan belum tersentuh perbaikan. Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran.

Tak hanya itu, Fraksi PPP-Demokrat menegaskan agar Pemda Kuningan memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh temuan serta rekomendasi dalam LHP BPK RI. Reni menyatakan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, merupakan alarm penting yang perlu disikapi dengan sungguh-sungguh.

"Opini WDP ini sangat berbeda dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang pernah kita raih. Maka Bupati beserta jajaran harus berkomitmen untuk memperbaikinya, demi mengembalikan kepercayaan publik dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,”ucapnya.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Apresiasi Langkah Pemda Atasi Limbah Kohe Jadi Pupuk Organik

Fraksi PPP-Demokrat juga mencatat bahwa realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp2,8 triliun lebih atau 90,07% dari target Rp3,1 triliun lebih. Namun, mereka menilai bahwa proporsi belanja operasi masih jauh lebih besar dibandingkan belanja modal, yang menunjukkan orientasi anggaran belum sepenuhnya mendukung pembangunan publik secara langsung.

"Kebijakan pengelolaan anggaran saat ini belum sepenuhnya berbasis pada kinerja pembangunan maupun keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Ini perlu menjadi bahan introspeksi bersama,”terangnya.

Pihaknya menyerukan agar ke depan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah dilakukan dengan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat peran legislatif dalam seluruh siklus penganggaran, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkinerja.***

Editor : Andri Yanto