Golkar Soroti Struktur APBD 2024: Belanja Modal Masih Lemah, Dorong Evaluasi Perbaikan Menyeluruh

KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan melalui juru bicaranya, H Didit Pamungkas, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan Tahun 2024.

Dalam pandangan umumnya terhadap LPj Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Golkar menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah masih perlu dibenahi secara menyeluruh.

Baca Juga

Fraksi PPP-Demokrat Soroti Utang Pemda: Dampaknya Serius ke Layanan Publik dan Infrastruktur

Fraksi Golkar menyoroti penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan tahun anggaran 2024 yang semula Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kini turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Penurunan opini ini menjadi keprihatinan bersama sekaligus momentum untuk evaluasi dan perbaikan agar tahun depan kembali meraih WTP,”ujar H Didit Pamungkas, Rabu (25/6).

Fraksi Golkar juga mencermati struktur belanja APBD 2024 yang dinilai belum berimbang, dengan porsi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Realisasi belanja daerah mencapai Rp2,87 triliun atau 90,07% dari target Rp3,19 triliun, namun realisasi belanja modal hanya sebesar Rp335 miliar atau 89,04% dari target.

Baca Juga

Diskusi Waroeng Rakyat, Komisi IV Soroti Krisis Layanan BPJS dan Minimnya Obat di Puskesmas

"Fakta ini menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan. Belanja modal yang kecil dan tidak maksimal justru memunculkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar, padahal anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan rinci terkait kewajiban perhitungan pihak ketiga senilai Rp405 juta yang belum dijelaskan progres penyelesaiannya.

"Apakah kewajiban ini sudah dibayarkan tepat waktu atau belum? Mohon penjelasan,”imbuhnya.

Baca Juga

Kantongi Nilai Peserta Calon Dewas LPPL, DPRD: Uji Kelayakan Jangan Jadi Formalitas

Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi pinjaman daerah sebesar Rp58,7 miliar yang hanya mencapai 87,88%. Didit meminta kejelasan pemanfaatan pinjaman tersebut secara rinci.

Dari sisi kinerja ekonomi, Fraksi Golkar mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kuningan dari 9,49% menjadi 7,78% dan peningkatan tingkat kesempatan kerja dari 90,51% menjadi 92,22%. Namun demikian, Fraksi Golkar menilai tingkat kemandirian ekonomi daerah masih rendah karena ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan provinsi.

"Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal lokal agar secara bertahap kemandirian ekonomi bisa tercapai,”katanya.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Apresiasi Langkah Pemda Atasi Limbah Kohe Jadi Pupuk Organik

Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya sinergi antar OPD dengan kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan, meskipun dalam kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan APBD menjadi hal yang sangat ditekankan.

Tak kalah penting, Didit juga menyoroti temuan BPK dalam LHP yang menyebut adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, pengelolaan dana BOS yang belum tertib, serta penataan aset tetap yang belum memadai.

"Kami akan bahas lebih lanjut persoalan ini di pembahasan tingkat Badan Anggaran,” tandasnya.

Baca Juga

34 Ribu Penerima Bansos di Kuningan Dicoret, Yaya: Warga Miskin Jangan Sampai Jadi Korban Sistem

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar mendorong langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan APBD ke depan, khususnya dengan meningkatkan porsi belanja modal dan menekan belanja operasi yang didominasi belanja pegawai.

"Sudah saatnya kebijakan anggaran lebih berpihak kepada kepentingan publik, dan berorientasi pada kinerja pembangunan,” pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto