Bupati Sampaikan LPj APBD 2024, Targetkan Raih Kembali Opini WTP

KUNINGAN,iNEWS.ID–Pemerintah Kabupaten Kuningan secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD.

Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar menyampaikan bahwa laporan keuangan tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Baca Juga

Diskusi Waroeng Rakyat, Komisi IV Soroti Krisis Layanan BPJS dan Minimnya Obat di Puskesmas

"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 telah kami terima pada 23 Mei 2025. Hasilnya, kita mendapat opini WDP,”ungkap Bupati melalui nota keuangan LPj APBD 2024, Sabtu (21/6).

Opini WDP, lanjutnya, merupakan bentuk evaluasi bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun, masih ada beberapa akun yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, sehingga dikecualikan dari penilaian secara penuh.

"Ini menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Harapan kami, ke depan, Pemkab Kuningan bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya pernah kita capai 10 kali berturut-turut,”tegas Bupati.

Baca Juga

Kantongi Nilai Peserta Calon Dewas LPPL, DPRD: Uji Kelayakan Jangan Jadi Formalitas

Dalam laporan realisasi anggaran 2024, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,154 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,858 triliun atau mencapai 90,60%.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp386,370 miliar dan terealisasi Rp313,331 miliar (81,10%), pendapatan transfer sebesar Rp2,721 triliun terealisasi Rp2,498 triliun (91,82%), dan pendapatan sah lainnya seperti dana kapitasi JKN di FKTP sebesar Rp46,932 miliar terealisasi Rp46,119 miliar (98,27%).

Sementara untuk belanja daerah, dari rencana Rp3,191 triliun, realisasinya mencapai Rp2,874 triliun atau 90,07%. Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp96,440 miliar dan terealisasi Rp95,160 miliar (98,67%), yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2023 sebesar Rp15,333 miliar, pencairan dana cadangan Rp21,100 miliar, serta penerimaan pinjaman daerah dari Bank BJB Kuningan sebesar Rp58,726 miliar.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Apresiasi Langkah Pemda Atasi Limbah Kohe Jadi Pupuk Organik

Untuk pengeluaran pembiayaan, ditargetkan Rp60 miliar, dan realisasi sebesar Rp58,726 miliar (97,88%) yang digunakan untuk pembayaran kembali utang pinjaman daerah kepada Bank BJB Kuningan.

Bupati Dian mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai pijakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kita jadikan momentum ini sebagai langkah perbaikan menyeluruh, demi pelayanan publik yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan lebih profesional,”pungkasnya.*** 

Editor : Andri Yanto