Dorong Peningkatan PAD Jabar, Tina Wiryawati Minta Pemprov Serius Tata Aset Daerah

Baca Juga

Legislator Jabar Fasilitasi Audiensi Strategis Dorong Pembangunan Kuningan

"Pemprov Jabar harus melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset-aset yang dimilikinya, mulai dari kendaraan, lahan pertanian, kawasan wisata, hingga tanah-tanah produktif. Setelah itu, baru dilakukan optimalisasi pemanfaatannya agar bisa menjadi sumber peningkatan PAD,”ujar Tina yang juga Wasekjen DPP Gerindra, Rabu (11/6).

Politisi perempuan dari Partai Gerindra ini menyoroti pentingnya pengelolaan aset dengan pendekatan yang adil dan inklusif. Ia mencontohkan aset strategis seperti Waduk Darma di Kabupaten Kuningan yang hingga kini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi. Meski statusnya aset provinsi, Tina mengingatkan agar keberadaan aset tidak justru membebani daerah tempat aset tersebut berada.

"Waduk Darma itu memang aset Pemprov dan saat ini dikelola oleh BUMD provinsi. Tapi jangan sampai daerah yang menjadi lokasi aset, seperti Kabupaten Kuningan, hanya menanggung dampaknya saja. Harus ada bentuk kontribusi balik, baik melalui skema bagi hasil, CSR, atau program lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga

Legislator PAN Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Tumbuh Kembang Anak

Ia menilai, keadilan dalam pengelolaan aset akan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, mekanisme pembagian manfaat bisa dibahas dan dirumuskan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Misalnya saat Waduk Darma ditutup sebagian karena eceng gondok menumpuk, yang repot itu pemerintah daerah setempat. Tapi kalau ada keuntungan, semestinya juga ada porsi yang kembali ke masyarakat sekitar, bukan hanya ke kas Pemprov,”ucapnya.

Lebih jauh, Tina juga mendorong pemberdayaan desa-desa penyangga di sekitar kawasan wisata. Ia menyebut pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan aset wisata agar tercipta rasa memiliki sekaligus pemerataan manfaat ekonomi.

Baca Juga

Komitmen Perlindungan Anak, Hj Ika: Pendekatannya Harus Preventif dan Partisipatif

"Intinya, aset daerah jangan hanya dilihat dari sisi profit, tapi juga bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar aset itu berada. Itu baru namanya pembangunan yang berkeadilan,”tandasnya.

Dengan optimalisasi dan pengelolaan yang berorientasi pada keadilan sosial, Tina meyakini bahwa aset-aset milik Pemprov Jabar dapat menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus mendongkrak PAD secara signifikan.***

Editor : Andri Yanto