Isu Mutasi Pejabat Mencuat, Bupati Tegaskan Tak Ada Dendam Politik

Baca Juga

Mutasi Pejabat Kuningan Bakal Digelar, Draft Mutasinya Diduga Bocor Duluan

"Setelah saya dilantik menjadi bupati, semua pejabat adalah milik Pemerintah Daerah. Yang terpenting adalah mereka bisa memahami visi pembangunan lima tahun ke depan dan siap bekerja untuk rakyat,”ujar Bupati Dian usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kuningan, Kamis (5/6).

Bupati Dian menegaskan, mutasi merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja perangkat daerah. Ia menyebutkan bahwa proses mutasi Eselon II akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mutasi? Siapa sih yang ribut soal mutasi? Mungkin para pejabat ya. Masyarakat itu tidak melihat siapa yang menjabat apa, yang mereka lihat adalah sejauh mana pelayanan diberikan kepada mereka,”ujarnya.

Baca Juga

Pengamat Soroti Mutasi Jabatan di Kuningan, Bukan Ajang Balas Jasa Politik

Lebih lanjut, Ia menggarisbawahi pentingnya perubahan pola kerja di kalangan pejabat daerah. Menurutnya, sudah saatnya birokrasi turun dari menara gading dan lebih aktif menyapa masyarakat secara langsung.

"Pejabat itu jangan hanya duduk di balik meja. Mereka harus membangun jejaring, terjun ke lapangan, dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih menumpuk,”tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah mutasi dilakukan, setiap kepala perangkat daerah akan diminta menandatangani target kinerja. Evaluasi terhadap target tersebut akan dilakukan setiap semester sebagai bentuk pengawasan dan pengukuran capaian pembangunan.

Sementara itu, menanggapi publik yang sempat menyoroti program 100 hari kerja, Bupati menyebut bahwa masa 100 hari hanyalah bagian kecil dari periode kepemimpinannya.

"Itu baru lima persen dari total masa jabatan saya. Masih ada sekitar 1.800 hari lagi yang harus dimanfaatkan untuk bekerja lebih maksimal. Seratus hari itu hanya permulaan,” ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa hasil konsolidasi internal pasca-100 hari kerja telah menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Hasil itu akan menjadi dasar dalam menyusun formasi pejabat yang tepat untuk mendukung jalannya pemerintahan.

"Kami sedang menyiapkan prosesnya secara menyeluruh. Intinya, mutasi ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi langkah strategis untuk memperkuat tim pemerintahan agar lebih gesit dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Isu mutasi pejabat mencuat setelah beredar kabar bahwa pelaksanaan akan digelar pada Kamis (5/6), lengkap dengan bocoran sejumlah nama yang disebut-sebut akan terkena rotasi. Namun hingga kini, mutasi belum dilaksanakan secara resmi.***

Editor : Andri Yanto