100 Hari Kerja Disorot, Jamparing Rilis Temuan dan Rekomendasi Perbaikan

KUNINGAN,iNEWS.ID–Lembaga survei independen Jamparing Research merilis hasil survei evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Temuan mereka menyoroti masih banyaknya permasalahan publik yang dinilai belum tersentuh intervensi kebijakan secara optimal.

Peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson, menekankan pentingnya pemerintah daerah segera merespons isu-isu prioritas demi menjaga optimisme publik yang terbilang tinggi.

Baca Juga

Kinerja SKPD Dinilai Cukup Baik, Tapi Tata Kelola Anggaran Masih Jadi Sorotan

Dalam survei yang dilakukan terhadap masyarakat Kuningan, tercatat sejumlah sektor krusial yang dianggap belum mendapat perhatian serius. Sektor kepemudaan dan olahraga menjadi keluhan tertinggi dengan 82,2%, disusul oleh isu keamanan khususnya maraknya pencurian (81,3%), serta persoalan tunda bayar yang menyentuh angka 80,3%.

Lainnya termasuk pelayanan kesehatan (77,9%), penanggulangan kemiskinan (77,4%), dan keagamaan/pesantren (75,3%). Sektor pariwisata (65,8%) dan pertanahan (52,8%) juga masuk dalam daftar keluhan masyarakat.

"Data ini menunjukkan bahwa dalam 100 hari pertama, sejumlah persoalan mendasar belum tersentuh intervensi secara optimal. Pemerintah perlu menetapkan quick wins yang konkret dan menyasar sektor-sektor dengan urgensi tinggi,”ujar Topic Offirstson, Sabtu (31/5).

Baca Juga

KPU Kuningan Tegaskan Pentingnya Legitimasi Lembaga Survei dalam Pemilu 2024

Kendati banyak kritik, hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menyimpan harapan besar terhadap masa depan Kuningan. Sebanyak 81,6% responden menyatakan optimistis terhadap arah kemajuan daerah, dengan rata-rata nilai harapan terhadap masa depan berada pada angka 8,2 dari skala 10.

Penilaian terhadap kinerja Bupati pun cukup tinggi dengan nilai rata-rata 7,9 (79,2% responden memberikan penilaian positif), sedangkan Wakil Bupati memperoleh nilai median 6 atau 63,8%.

Jamparing Research memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk mendorong perbaikan ke depan. Pemerintah daerah disarankan segera menetapkan sektor seperti kepemudaan, keamanan, dan tunda bayar sebagai prioritas utama. Respons cepat dan konkret akan menunjukkan komitmen terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Jubir Paslon 01: Jangan Menambah Rukun Iman dengan Berlebihan Percaya Survei Pilkada

Dengan 42,2% responden menilai pengelolaan anggaran masih buruk, perlu ditingkatkan transparansi, efisiensi, serta partisipasi publik dalam proses perencanaan hingga pengawasan.

Meski Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian mendapat apresiasi, namun dinas seperti Dinas Kesehatan, Kearsipan, dan Tenaga Kerja dinilai perlu pembenahan. Evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi lintas dinas menjadi kebutuhan mendesak.

Sebanyak 35,1% responden menilai komunikasi antarpimpinan daerah masih kurang. Forum komunikasi reguler dan mekanisme umpan balik harus dibangun untuk menyatukan langkah kebijakan.

Baca Juga

Terdaftar di KPU Kuningan, Parameter Konsultindo Akui Hasil Surveinya Selalu Akurat

Hanya 10,9% masyarakat menilai kebijakan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan. Ini menandakan pentingnya pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan agar program lebih relevan dan diterima.

"Tingginya tingkat optimisme publik harus dijaga dengan langkah konkret dan inklusif. Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pencitraan, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tambah Topic.

Jamparing Research menegaskan bahwa momentum 100 hari kerja semestinya menjadi cerminan arah kepemimpinan ke depan. Kegagalan menangkap kebutuhan mendasar masyarakat sejak awal, bisa menjadi catatan panjang yang berdampak terhadap kepercayaan publik di kemudian hari.***

Editor : Andri Yanto